Harganas ke 30 Tingkat Jawa Barat, Targetkan Pelayanan Bagi Akspektor

“Kalau untuk percepatan penurunan stunting sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 melakukan inovasi yang luar biasa dengan membentuk tim percepatan penurunan stunting, ada juga tim pendamping keluarga ada sebanyak 200 ribu. BKKBN mendampingi ibu hamil, anak-anak resiko stunting, ibu menyusui untuk menciptakan new zero stunting,” ujarnya Senin (26/6/2023).

Ia melanjutkan jika target yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk kasus tersebut telah dicapai terlebih dahulu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. Ia mengakui hingga sekarang Kabupaten Sukabumi masih menjadi wilayah dengan presentase kasus stunting tertinggi di Jawa Barat. Ia memberikan apresiasi kepada pemerintah Karawang yang telah berhasil mencapai target.

“Karawang sudah duluan 14 persen mencapai target dari pemerintah pusat, kami yakin di tahun 2024 akan lebih rendah lagi dan telah menjadi role model. Pemimpinan telah menjadi contoh sebagai pemerintah yang turun tangan secara langsung dalam penanganan stunting. Kalau di Jawa Barat sendiri, Kabupaten Sukabumi masih tinggi presentase angka stunting.

Sejauh ini program tersebut telah mendapat dukungan dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dengan adanya bantuan makanan tambahan bagi anak stunting. Selain itu ia menegaskan untuk menangani kasus ini diperlukan tindakan secara langsung di lapangan.

“Anggaran stunting memang tidak sedikit dan kami tidak bisa bekerja sendirian. Betul kata presiden stunting bukan hanya sekedar rapat tapi terjun langsung ke lapangan untuk mempercepat. Penambahan makanan itu dari Kementrian Kesehatan bukan dari BKKBN tapi dari BKKBN sudah ada program BAAS,”

Bupati Kabupaten Karawang, Cellica Nurrachadiana memaparkan diperlukan adanya kolaborasi dari semua pihak termasuk perusahaan untuk menekan angka stunting pada tahun 2023. Ia menyampaikan keluarga akan dapat berkualitas ditentukan dari pertumbuhan anak. Pada tahun 2023 target penurunan stunting sebesar delapan persen.

“Sesuai dengan tema hari ini agar kita bebas stunting untuk Indonesia maju, wakil bupati sebagai ketua tim penanganan stunting telah bekerja dengan baik. Target kami di tahun ini harus delapan persen tentunya harus adanya kolaborasi dari semua pihak termasuk perusahaan. Keluarga yang berkualitas ditentukan dari pertumbuhan anak,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sofiah mengungkapkan sekarang ini Kabupaten Karawang telah berhasil menduduki posisi empat besar di tingkat provinsi. Program BAAS akan dilaksanakan kembali pada enam bulan ke depan.

“Karawang berhasil menjadi terbaik nomor 4 di tingkat Provinsi Jawa Barat dalam menangani penurunan angka stunting dengan mendampingi calon pengantin, ibu hamil. Menekan angka stunting, BAAS akan diadakan kembali dalam enam bulan ke depan. Alhamdulillah kita berikan makanan yang bergizi bagi anak stunting,” jelasnya.

Pihak DPPKB memiliki inovasi terbaru kembali untuk akseptor. Program ini berupa pelayanan konsumen melalui aplikasi untuk mengetahui akseptor yang mengalami masalah akibat alat kontrasepsi. Sejauh ini Kecamatan Kotabaru masih menjadi daerah tertinggi kasus stunting.

“Kalau stunting di tahun 2023 ini berdasarkan data EPGM ada 2.779 ada kecamatan yang turunnya banyak tapi ada juga yang hasil penimbangannya kurang. Sistem inovasi terbaru yang kami launching khusus untuk akseptor yang mengalami keluhan dengan melalui aplikasi yang sudah kami punya untuk cepat ditindak lanjuti. Agar jangan ada masalah yang terjadi pada akseptor. Kecamatan yang tertinggi dari hasil penimbangan balita di Februari ada di Kotabaru sebanyak 341 kasus dan terendah di Pakisjaya tidak ada kasus apapun,” pungkasnya.(red)