Kontroversi Anggaran Pemilu di Karawang, Keluhan KPPS Soal Snack dan Nasi Kotak

KARAWANG  | Suarana.com  - Pemberitaan mengenai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Karawang, yang tidak mendapatkan snack dan nasi kotak saat pelantikan, menjadi sorotan publik. Ari  salah seorang Anggota KPPS  Desa Dukuhkarya, Kecamatan Rengasdengklok mengeluhkan karena menurutnya uang transport tersebut tidak ia dapatkan.

Meskipun anggaran untuk kebutuhan tersebut mencapai Rp. 2 Miliar, namun mereka tidak menerima haknya.

Menurut Ari, dalam sesi pelantikan yang berlangsung hampir setengah hari, ada KPPS yang hanya diberikan snack tanpa nasi kotak, sebaliknya ada yang mendapatkan nasi kotak namun tanpa snack. Bahkan, ada yang sama sekali tidak mendapatkan keduanya dengan alasan anggaran tidak cair.

"Ada yang cuma dapat snack tanpa nasi kotak, sebaliknya saya dapat nasi kotak dan snack namun tanpa traansport. Bahkan, ada yang sama sekali tidak mendapatkan keduanya dengan alasan anggaran tidak cair" ungkapnya. dalam chat Whatsapp (29/01/2024) ..

Anggaran yang seharusnya mencukupi, yakni Rp. 15,000 untuk snack dan Rp. 25,000 untuk nasi kotak per anggota KPPS, disediakan oleh Negara melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, keluhan dari berbagai kecamatan di Kabupaten Karawang menunjukkan ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dan pemberian hak kepada KPPS.

Sebuah polemik muncul ketika akun Instagram resmi Komisi Pemilihan Republik Umum Indonesia (KPU_RI) mengomentari keluhan masyarakat. KPU_RI menyatakan bahwa uang transport untuk pelantikan telah disiapkan dan didistribusikan ke KPU Kabupaten/Kota. Seluruh KPPS yang menghadiri pelantikan dan bimtek dijamin mendapatkan uang transport sesuai dengan ketentuan, tergantung pada wilayahnya. Pembayaran uang transport dikelola oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di setiap desa/kelurahan.

Namun, pertanyaan yang muncul dari beberapa pihak, Victor  Edison mencetuskan suara, "ke mana sebenarnya larinya anggaran yang seharusnya digunakan untuk menyediakan snack dan nasi kotak bagi anggota KPPS?". Ujarnya.

Viktor Edison menambahkan, "Dengan kejadian tersebut harus ada yg bertanggung jawab, jangan sampai terjadi suasana tidak sejuk di kalangan mereka sehingga mengharus kan APH turun tangan , karena itu ada anggaran nya yang cukup lumayan , jangan sampai ada penyimpangan dana sehingga ada yang harus bertanggujawab dan ada yg di pidana",  Pungkasnya.

Pemerintah setempat dan instansi terkait diharapkan memberikan klarifikasi terkait pemberian hak dan alokasi anggaran kepada KPPS. Sementara itu, masyarakat Kabupaten Karawang menantikan jawaban yang transparan untuk menjaga integritas penyelenggaraan pemilihan yang adil dan bersih. (red/Anz)