Bupati Musi Rawas Diduga Belum Terima Advis Legal Dari BKPSDM Lakukan Pencabutan SK Pejabat Lingkungan

Pelantikan tersebut diduga melanggar surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri nomor 100.2.1.3/1575/SJ, yang mengatur kewenangan kepala daerah dalam melakukan pergantian pejabat selama masa jabatan. Peneliti Pemilu pada Sumatera Initiative Research & Consulting, Kurniawan Eka Saputra, S.Sos, SH, MH, mengemukakan bahwa keputusan tersebut mengundang pertanyaan terkait komunikasi antara Bupati dan Badan Kepegawaian Daerah (BKPSDM) terkait larangan tersebut. 

“Harus ditelusuri apakah beliau tidak mendapatkan informasi yang utuh berupa advis/disposisi dari BKPSDM sebagai OPD teknis terkait larangan sebagaimana diatur Pasal 71 ayat (3) UU No. 10/2016 Tentang Pilkada ? Jika tidak mendapatkan informasi utuh tentang regulasi itu berupa dispoisis/advis tertulis, maka ‘kelalaian terhadap pelanggaran aturan’ ini juga ada di BKPSDM.

Sebaliknya, jika Bupati sudah di berikan advis oleh BKPSDM tetapi kemudian tetap ngotot untuk melakukan pergantian. Maka pure kelalaian ada pada bupati yang mengabaikan advis legal teknis dari BKPSDM. Ini perlu di garis bawahi dahulu, miss komunikasi-nya ada pada level mana,” ungkapnya saat dihubungi media, Jumat (12/04/2024) malam.

Pencabutan SK oleh Bupati Musi Rawas menggambarkan sikap Pemkab Musi Rawas untuk mematuhi aturan yang berlaku, namun konsekuensi atas pelanggaran tersebut belum dijelaskan secara rinci. Meskipun demikian, dampak psikologis dan sosial terhadap ASN yang dilantik namun kemudian dibatalkan tidak dapat diabaikan, mengingat beban psikologis yang mereka hadapi.

Dari pembatalan ini, Pemkab Musi Rawas diharapkan dapat mengambil pelajaran untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan keputusan ke depannya, guna menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik serta jajaran birokrasi terhadap kebijakan kepala daerah.

Hal ini menjadi penting mengingat kemungkinan pencalonan kembali bupati petahana pada periode kedua, sehingga catatan ini dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat dan birokrasi pada masa jabatan Hj. Ratna Machmud. 

(Tulentino)