Kolaborasi KPU Karawang dan LBH Cakra, Perkuat Pemahaman HAM dalam Pilkada

KARAWANG | Suarana.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang bekerja sama dengan LBH Cakra mengadakan acara sosialisasi dan pendidikan pemilihan Pilkada Karawang 2024. Acara tersebut berlangsung di Rumah Makan Alam Ceria, Jalan Suroto Kunto, Kelurahan Adiarsa Timur, dan mengangkat tema "Pemilihan Kepala Daerah Karawang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia".

Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat dengan tujuan memperkuat pemahaman hukum serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Dadi Mulyadi, S.H., seorang praktisi hukum, mengungkapkan pentingnya pemahaman hak asasi manusia (HAM) dalam perhelatan pemilukada.

"Negara yang menganut sistem demokrasi erat hubungannya dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Pilkada merupakan salah satu wujud pengejawantahan demokrasi politik, sehingga HAM harus menjadi landasan prinsip dalam penyelenggaraan politik elektoral agar tidak ada praktek eksploitasi rakyat oleh negara," ujar Dadi diwawancarai Suarana.com lewat sambungan WhatsApp Sabtu (27/07/2024).

LBH Cakra, sebagai lembaga bantuan hukum (NGO), berinisiatif dalam memberikan pendidikan politik yang lebih humanis, objektif, dan rasional. Mereka bertujuan meningkatkan kualitas pemilih sehingga rasionalisasi isu-isu politik dapat dilakukan secara konstruktif, kritis, dan produktif.

"LBH Cakra memiliki hak untuk membantu KPU dalam melakukan sosialisasi pemilukada untuk membangun sumber daya manusia melalui kerjasama yang sah dan benar," tambah Dadi.

Isu-isu HAM yang sering muncul dalam pilkada tidak jauh berbeda dengan pilpres dan pemilu, seperti ujaran kebencian, politik uang, dan penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara yang dapat menggiring partisipasi pemilih kepada pasangan calon tertentu.

"Kita akan melakukan pendampingan hukum baik secara struktural maupun non-struktural serta pembinaan dan pendidikan politik dan hukum di masyarakat berbasis riset," jelas Dadi.

Dadi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara KPU, kelompok sipil, dan penegak hukum untuk mencegah dan menindak praktek pelanggaran dalam pemilukada. "Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemilukada tetap terjaga."

Dalam waktu dekat, LBH Cakra akan menyelenggarakan sekolah politik kerakyatan sebagai upaya pendampingan non-struktural di masyarakat. Acara tersebut diharapkan dapat memfasilitasi dialog interaktif antara penyelenggara dan masyarakat sehingga saling mengenal karakter dan menambah pengetahuan baru yang sangat bernilai.