Kemiskinan Ekstrem di Ambang Nol, Kemendagri Dorong Daerah Percepat Penurunan

BANGKA | Suarana.com - Dalam upaya mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, Direktorat SUPD III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri baru-baru ini mengadakan rapat asistensi dan supervisi di Novilla Boutique Resort, Sungailiat, Bangka Belitung. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian seperti Kemenko PMK, Kementerian Sosial, dan Kemendesa PDTT, serta Kepala Bappeda Provinsi secara langsung. Selain itu, pertemuan ini juga diikuti secara daring oleh Kepala Bappeda, Dinas Sosial, dan instansi terkait dari kabupaten/kota.

Restuardy Daud dalam sambutannya mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem nasional hingga mencapai 0,83% pada Maret 2024, berdasarkan data BPS. Namun, ia juga menekankan pentingnya percepatan upaya pengentasan kemiskinan di beberapa provinsi yang masih memiliki tingkat kemiskinan ekstrem di atas 1%, terutama menjelang Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) periode September.

Untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem, pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 53 Tahun 2020. Optimalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam berbagai program penghapusan kemiskinan.

Lebih lanjut, Restuardy juga menekankan pentingnya penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Tahunan (RAT) oleh pemerintah daerah. Dokumen ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan RPJMD dan perencanaan penanggulangan kemiskinan untuk periode 2025-2029.

Kemendagri sendiri berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan RPKD dan RAT, sebagaimana yang dilakukan dalam penyusunan RPJMD. Harapannya, langkah-langkah ini akan semakin memperkuat upaya penghapusan kemiskinan ekstrem secara menyeluruh.