Nama Bupati Petahana Tercantum di Surat Resmi, Dinas Pendidikan Tuai Kritikan

Kiri Surat yang pertama Kanan Surat setelah revisi Dok Istimewa.

KARAWANG | Suarana.com – Surat undangan dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk acara Lokakarya 7 Program Guru Penggerak Angkatan 10 tengah menjadi perbincangan hangat. Dalam surat bertanggal 23 Oktober 2024 itu, masih tercantum nama Aep Saeupulloh, SE sebagai Bupati Karawang. Padahal, posisi tersebut saat ini dijabat oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Teppy W. Dharmawan, sementara Aep Saeupulloh maju kembali dalam Pemilihan Bupati Karawang.

Kesalahan ini menuai sorotan publik, yang menilai Dinas Pendidikan seolah tidak menghargai Pjs Bupati Karawang yang saat ini menjabat. Di tengah suasana politik Pilkada yang memanas, kesalahan ini dianggap mencerminkan ketidakcermatan administrasi dan kurangnya sensitivitas terhadap situasi.

Menanggapi hal ini, Dinas Pendidikan segera melakukan revisi. Drs. Cecep Mulyawan, Plt Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Karawang, menyampaikan kepada Suarana.com bahwa kesalahan tersebut disebabkan oleh kelalaian staf administrasi yang menangani surat tersebut.

"Itu kelengahan orang staf, Pak Kasie maaf lagi... jadi lolos sensor... akan tetapi sudah kita rapatkan dan revisi," ujar Cecep Kepada suarana.com Jumat (25/10/2024).

Ia menegaskan revisi langsung dilakukan begitu ada masukan dari penerima surat. “Bukan sesudah ramai, tapi langsung saat itu juga ketika ada masukan dari penerima surat. Datangi saja Kasi GTK kalau ingin lebih jelas,” tambahnya.

Ketua Relawan "Kopi Hitam" Karawang, Ahmad Saepudin Jarkasih, juga turut berkomentar. Menurutnya, meski surat telah direvisi, kesalahan administrasi ini harus menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang. Ia mencatat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan, di antaranya:

Diperlukan penguatan administrasi di setiap lini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menghindari kesalahan serupa.
Perlu kehati-hatian dalam merilis pernyataan atau surat, terutama yang menyangkut administrasi publik.
Evaluasi dan pengawasan administrasi publik perlu diperketat agar kesalahan serupa tidak terulang.

Ahmad menambahkan, kesalahan administrasi seperti ini sebaiknya tidak dianggap sepele, terutama saat menyangkut surat resmi.

“Jika ini terjadi pada surat yang berkaitan dengan anggaran, dampaknya bisa jauh lebih serius,” jelasnya.

Ia mengingatkan pentingnya pengecekan berlapis dalam administrasi, terutama di tengah suasana Pilkada. “Mencantumkan nama calon bupati petahana dalam undangan bisa disalahartikan sebagai kampanye terselubung,” pungkasnya.