Direktur SOSPOLS Pertanyakan Kegiatan Capacity Building Forkopimda Karawang

 

KARAWANG | Suarana.com - Kegiatan Capacity Building yang diselenggarakan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Karawang menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Direktur Social Policy and Political Studies (SOSPOLS), Muslim Hafidz, mengungkapkan bahwa terdapat tiga kesalahan mendasar dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Menurut Muslim, daftar peserta yang diundang dalam kegiatan tersebut, yaitu ASDA Bupati, Staf Ahli, OPD, Kabag Sekda, dan Camat se-Kabupaten Karawang, dinilai tidak relevan dengan fungsi utama Forkopimda. Ia menegaskan bahwa unsur utama Forkopimda yang seharusnya hadir adalah Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, Dandim, dan Kepala Kejaksaan. 

“Para pejabat utama inilah yang memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan keamanan, ketertiban, dan pemerintahan daerah. Kehadiran mereka lebih relevan dibandingkan peserta yang tertera dalam undangan,” ujarnya Jum'at (15/11/2024).

Muslim juga mempertanyakan substansi kegiatan Capacity Building yang dilakukan. Ia menjelaskan bahwa Capacity Building adalah proses pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan individu atau organisasi agar lebih efektif dalam mencapai tujuan serta beradaptasi dengan tantangan. 

“Biasanya kegiatan ini berbentuk pelatihan, workshop, atau pendampingan khusus. Namun, isi kegiatan dalam undangan tersebut tidak mencerminkan definisi Capacity Building yang sesungguhnya,” jelasnya.

Kesalahan berikutnya adalah momentum pelaksanaan kegiatan. Muslim menilai kegiatan ini tidak tepat dilakukan di tengah masa kampanye Pilkada, terutama mengingat sorotan publik terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). 

“Kegiatan ini justru menimbulkan kegaduhan di tengah isu netralitas ASN yang menjadi perhatian publik. Pertanyaan terbesar adalah, apa motivasi sebenarnya dari kegiatan ini?” kata Muslim.

Himbauan untuk Membatalkan**  

Sebagai penutup, Muslim Hafidz mengimbau Pj Bupati Karawang untuk membatalkan kegiatan tersebut. Ia menilai bahwa pelaksanaan Capacity Building seharusnya menjadi domain utama Bupati Karawang, bukan Forkopimda. 

“Daripada menimbulkan kesalahpahaman, lebih baik kegiatan ini ditinjau ulang atau dibatalkan sama sekali,” tegasnya.