Mahasiswa Karawang Gelar Aksi Tolak Revisi UU TNI, Dua Pagar Kantor Pemda Roboh

 

KARAWANG | Suarana.com - Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Karawang menggelar aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) di depan Gedung DPRD Karawang, Jumat (21/3).

Demonstrasi yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Reformasi ini juga menyoroti isu korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta dugaan kriminalisasi terhadap peserta aksi di Jakarta.

Massa mulai berdatangan ke halaman DPRD Karawang setelah rapat paripurna selesai. Dalam aksinya, mereka merobohkan dua pagar kantor Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap bertentangan dengan semangat reformasi.

Salah satu perwakilan demonstran, Ahmad Gani, menegaskan bahwa aksi ini tidak hanya menolak revisi UU TNI, tetapi juga mengkritisi berbagai persoalan yang tengah menjadi perhatian publik.

“Ada beberapa isu krusial yang kami soroti. Pertama, RUU TNI yang berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI, di mana TNI bisa menjabat di pemerintahan sipil. Kedua, kasus mega korupsi yang melibatkan BUMN, yang semakin mencoreng kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketiga, kami menuntut agar hak demonstran dihormati, karena kemarin kami mendapat kabar bahwa ada peserta aksi yang mengalami kriminalisasi,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu orator, Iqbal, menyampaikan kekecewaannya terhadap DPR yang dinilai tidak lagi mewakili suara rakyat. Menurutnya, revisi UU TNI menunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat lebih menguntungkan oligarki ketimbang masyarakat.

“Rakyat Indonesia baru saja dikecewakan oleh DPR. Kita tahu saat menjelang pemilu mereka datang meminta suara, tapi saat sudah berkuasa, yang mereka dengarkan bukan suara rakyat, melainkan suara oligarki,” tegasnya.

Mahasiswa menilai upaya memasukkan kembali TNI ke ranah pemerintahan sipil dapat mengancam demokrasi.

“Sistem kepemimpinan di TNI bersifat instruksional, tidak selaras dengan pemerintahan sipil yang berbasis demokrasi. Ketika TNI mencoba masuk ke dalam pemerintahan sipil, itu sama saja melukai demokrasi Indonesia,” lanjut Iqbal.

Aksi massa ini akhirnya berujung pada dialog langsung dengan Ketua DPRD Karawang, Endang Sodikin. Mahasiswa menyampaikan tuntutan mereka secara langsung dan meminta agar DPRD Karawang turut menyuarakan aspirasi mereka ke tingkat pusat. Hingga sore hari, aksi masih diwarnai ketegangan antara massa dan aparat keamanan.(*)