DKPP Rehabilitasi Nama Baik Ketua KPU dan Bawaslu Karawang Terkait Pilkada 2024

KARAWANG | Suarana.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memutuskan untuk merehabilitasi nama baik lima komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Mereka dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

"Alhamdulillah, kami sangat bersyukur. DKPP akhirnya memutuskan kami tidak melanggar kode etik dan merehabilitasi nama kami," ujar Ketua Bawaslu Karawang, Engkus Kusnadi, Senin (29/4/2025).

Keputusan ini berkaitan dengan perkara nomor 283-PKE-DKPP/XI/2024 yang dilaporkan oleh Elam Jajang Lesmana, serta perkara nomor 289-PKE-DKPP/XI/2024 yang diajukan Sofiyan dan Karyanto. Dalam dua perkara tersebut, para pengadu melaporkan Ketua KPU Karawang Mari Fitriana, Ketua Bawaslu Karawang Engkus Kusnadi, serta empat anggota Bawaslu: Ade Permana, Adnan Maushufi, Ahmad Safei, dan Rizal Fuad Muttaqin.

Laporan itu mendalilkan bahwa Mari Fitriana tidak menjaga netralitas sebagai penyelenggara pemilu karena diduga bertemu dan makan bersama salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karawang. Sementara Ketua dan Anggota Bawaslu Karawang dianggap tidak profesional dalam menangani dugaan pelanggaran tersebut.

Setelah melalui serangkaian persidangan, Ketua Majelis DKPP RI, Heddy Lugito, memutuskan menolak seluruh dalil aduan tersebut. 

"Merehabilitasi nama baik teradu 1 Mari Fitriana sebagai Ketua sekaligus Anggota KPU Karawang, serta nama baik Ketua dan Anggota Bawaslu Karawang, terhitung sejak putusan ini dibacakan," tegas Heddy dalam sidang di Jakarta, Senin.

Putusan tersebut juga menyebutkan secara rinci nama-nama yang direhabilitasi, yakni Engkus Kusnadi, Rizal Fuad Muttaqin, Ade Permana, Ahmad Safei, dan Adnan Maushufi.

Rehabilitasi resmi dilakukan mulai saat putusan dibacakan di ruang sidang DKPP RI di Jakarta.