Heboh! Media Asing Soroti Program Unik Dedi Mulyadi, Didik Siswa Ala Militer

Suarana.com - Media internasional berbasis di Singapura, Channel News Asia (CNA), baru-baru ini menyoroti berbagai kebijakan unik dan kontroversial sejumlah kepala daerah di Indonesia, termasuk Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Dalam laporan berjudul "Innovative or 'dangerous'? Indonesia's local leaders raise eyebrows with vasectomy-for-aid and other schemes", CNA menyoroti bagaimana 961 pemimpin daerah di Indonesia memiliki keleluasaan merancang program masing-masing.

Salah satu program Dedi Mulyadi yang disorot adalah pelatihan militer selama 14 hari yang diperuntukkan bagi siswa SMP yang dianggap bermasalah. Program tersebut menampilkan para remaja dengan seragam hijau dan topi ala militer, berbaris sambil meneriakkan yel-yel penyemangat di sebuah lapangan di Purwakarta, Jawa Barat.

“Mereka bukan tentara, tetapi siswa SMP Indonesia yang dikirim mengikuti pelatihan karena dianggap melanggar aturan,” tulis CNA, dikutip pada Senin (12/5/2025). 

Dedi meyakini bahwa pendekatan militer bisa menjadi solusi untuk membentuk kedisiplinan. Tak tanggung-tanggung, anggaran sebesar Rp6 miliar digelontorkan untuk menyasar hingga 2.000 siswa.

Tak hanya itu, CNA juga menyinggung kebijakan Dedi yang tak kalah kontroversial: menawarkan insentif uang tunai Rp500.000 bagi pria yang bersedia menjalani vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial. Tujuannya, kata Dedi dalam wawancara, adalah untuk menekan angka kelahiran di tengah tingkat kemiskinan yang masih tinggi di Jawa Barat, provinsi terpadat dengan populasi 50 juta jiwa.

“Ini bukan paksaan, melainkan ajakan untuk bertanggung jawab bersama,” kata Dedi, dikutip CNA.

Selain Dedi, kepala daerah lain juga masuk dalam sorotan CNA. Gubernur Jakarta Pramono Anung, misalnya, menerapkan kebijakan wajib naik transportasi umum bagi para PNS sejak 30 April, dengan kewajiban mengunggah swafoto sebagai bukti. Namun, CNA mencatat belum ada sanksi jelas terhadap sekitar 50.000 PNS yang melanggar aturan itu.

Adapun di Gorontalo, Bupati Sofyan Puhi diberitakan karena melarang penampilan artis waria di panggung hiburan sejak April lalu. Kebijakan itu disebut sebagai respons atas keluhan masyarakat yang menilai penampilan tersebut tidak sesuai norma sosial di Indonesia.

CNA juga mengutip sejumlah pengamat yang menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan lokal semacam itu bisa sangat berpengaruh terhadap popularitas pemimpin daerah, baik secara positif maupun negatif.