Mutasi Jabatan Jadi Biang Isu Keretakan? Ini Kata Dewan Pakar KAHMI Karawang!

KARAWANG | Suarana.com - Isu keretakan hubungan antara Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh dengan Sekretaris Daerah (Sekda) H. Asep Aang Rahmatullah belakangan ini kian meluas. Bahkan, isu tersebut dikaitkan dengan proses mutasi dan rotasi jabatan yang tengah digodok Pemerintah Kabupaten Karawang.

Menanggapi hal tersebut, Dewan Pakar Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Karawang, Lukman N. Iraz, menilai isu tersebut keliru dan perlu diluruskan. Ia menegaskan, hubungan antara bupati dan sekda merupakan relasi antara pimpinan dan bawahan, bukan hubungan politik seperti halnya antara bupati dan wakil bupati.

"Isu keretakan bupati-sekda ini jadi melebar ke mana-mana, bahkan dikaitkan dengan mutasi jabatan. Saya pikir itu sangat keliru dan harus diluruskan," ujar Lukman kepada media, Senin (26/5/2025).

Lukman kembali menekankan bahwa perbedaan pandangan terkait proses mutasi dan rotasi jabatan adalah hal yang wajar dalam pemerintahan. Ia menjelaskan bahwa mekanisme mutasi jabatan dimulai dari rekomendasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), lalu dibahas di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang diketuai oleh sekda, dan tetap akan berakhir di meja bupati.

"Kalau isunya dikaitkan dengan mutasi dan rotasi jabatan, itu makin keliru. Pada akhirnya, semua keputusan tetap berada di tangan bupati," jelasnya.

Lukman pun mengimbau agar seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemkab Karawang tidak terpengaruh oleh isu-isu murahan tersebut. Ia mengajak seluruh pejabat untuk fokus pada tugas utama, terutama dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, meskipun Karawang memiliki potensi pembangunan yang besar dari sektor industri, pertanian, kelautan, pegunungan, pariwisata, hingga budaya, namun realisasi PAD selama ini belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Padahal, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, Karawang termasuk daerah yang dikategorikan 'rawan ekonomi'.

“Peningkatan PAD harus menjadi titik fokus bersama. Jangan sampai potensi PAD Karawang yang besar ini tidak dimaksimalkan dan hasilnya stagnan setiap tahun,” pungkas Lukman.