Telusuri
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Parlemen
  • Peristiwa
  • HUKUM & KRIMIMAL
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Network
    • Sumsel
    • Sumut
    • Jateng
    • Jabar
    • Jatim
    • Kalbar
    • Pontianak
    • Aceh
    • Lampung
Suarana | Media Network - Layanan Digital dalam satu genggaman
Beranda BERITA UTAMA NASIONAL PERISTIWA Gara-Gara Pertanyaan ke Prabowo, Kartu Liputan Jurnalis CNN Dicabut, Dewan Pers Angkat Bicara
BERITA UTAMA NASIONAL PERISTIWA

Gara-Gara Pertanyaan ke Prabowo, Kartu Liputan Jurnalis CNN Dicabut, Dewan Pers Angkat Bicara

Redaksi
Redaksi
28 Sep, 2025 0
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
 

JAKARTA | Suarana.com - Polemik pencabutan kartu identitas liputan (ID Card) jurnalis CNN Indonesia di lingkungan Istana Kepresidenan menuai sorotan luas. Insiden yang dialami reporter CNN Indonesia, Diana Valencia, pada Sabtu (27/9) malam itu dinilai mengancam prinsip kemerdekaan pers.

Dewan Pers melalui pernyataan sikap resmi bernomor 02/P-DP/IX/2025 menegaskan agar semua pihak menghormati kebebasan pers sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana,” tulis Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, dalam keterangan tertulis, Minggu (28/9).

Dewan Pers juga menyerukan kepada seluruh pihak untuk tidak menghalang-halangi kerja jurnalistik yang mengemban amanah publik. Lembaga itu menekankan agar kasus serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang, demi menjaga iklim kebebasan pers di Indonesia.

Lebih lanjut, Dewan Pers mendesak agar akses liputan reporter CNN Indonesia segera dipulihkan, sehingga yang bersangkutan bisa kembali melaksanakan tugas jurnalistiknya di Istana.

Pencabutan kartu liputan itu diduga berkaitan dengan pertanyaan kritis yang diajukan Diana kepada Presiden Prabowo Subianto terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). CNN Indonesia sendiri telah melayangkan surat resmi ke Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden guna meminta penjelasan.

Langkah Istana ini menuai kecaman dari berbagai kalangan, termasuk organisasi profesi wartawan. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebelumnya juga menyatakan keprihatinan atas tindakan yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan kebebasan pers.



Biar nggak ketinggalan info penting, yuk follow Channel WhatsApp Suarana.com!

(red)
Via BERITA UTAMA
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Postingan Lama
Postingan Lebih Baru

Anda mungkin menyukai postingan ini

Advertisement
- Advertisment -

Ads

Ads

Stay Conneted

facebook Like
youtube Langganan
instagram Follow
tiktok

Featured Post

Empat Lokasi Tambang di Tunggulpandean Jepara Tak Berizin, Masuk Kawasan Pertanian

Redaksi- 11:07:00 AM 0
Empat Lokasi Tambang di Tunggulpandean Jepara Tak Berizin, Masuk Kawasan Pertanian
JEPARA | Suarana.com - Empat lokasi aktivitas tambang di Desa Tunggulpandean, Kecamatan Nalumsari, Jepara, berada di kawasan tanaman pangan. Cabang Dinas ESDM…
Suarana | Media Network - Layanan Digital dalam satu genggaman

PT. Media Suarana Mahesa

Portal berita terkini dengan informasi terbaru, terpercaya, dan akurat. Temukan berita politik, ekonomi, teknologi, hiburan dan lainnya di Suarana.com.

Contact us: suaranagroup@gmail.com

DMCA Protection Google News Seedbacklink BlogPartner

Hubungi Kami

089678588388 Suaranagroup@gmail.com
Lamaran Palumbonsari
Karawang Timur
Kab. Karawang 41314
© 2023 Member of MSP. All Rights Reserved.
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Karir
  • Kontak Kami
  • Sitemap
  • Kebijakan Privasi