Prabowo Tegaskan Papua Jadi Kawasan Strategis Swasembada Energi Nasional

JAKARTA | Suarana.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional dengan menyiapkan Papua sebagai salah satu kawasan strategis pengembangan swasembada energi. Presiden menilai Papua memiliki potensi sumber energi yang sangat besar dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan daerah maupun nasional.

“Papua punya sumber energi yang sangat baik, dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah di Papua harus menikmati hasil dari energi yang diproduksi di Papua,” ujar Presiden Prabowo saat memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini mendorong pemanfaatan energi terbarukan, khususnya tenaga surya dan tenaga air, sebagai solusi bagi wilayah-wilayah terpencil. Perkembangan teknologi dinilai telah membuat energi surya semakin terjangkau, sementara pembangkit listrik tenaga air skala kecil dapat diterapkan di daerah yang sulit dijangkau.

“Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah lain,” tegas Presiden.

Selain energi terbarukan, Presiden Prabowo juga mengarahkan pengembangan energi berbasis sumber daya lokal melalui pemanfaatan bahan bakar nabati. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari target jangka menengah pemerintah untuk mencapai swasembada energi dan pangan di seluruh daerah dalam lima tahun ke depan.

Presiden menekankan bahwa kemandirian energi akan berdampak besar terhadap penguatan fiskal negara. Saat ini, nilai impor bahan bakar minyak (BBM) Indonesia mencapai sekitar Rp520 triliun per tahun. Menurut Presiden, pengurangan impor tersebut dapat menghemat ratusan triliun rupiah yang selanjutnya dapat dialokasikan untuk pembangunan daerah.

“Bayangkan kalau kita bisa potong setengah, berarti ada Rp250 triliun. Apalagi kalau bisa potong Rp500 triliun. Itu artinya tiap kabupaten berpotensi memiliki anggaran hingga Rp1 triliun,” ujarnya.

Presiden Prabowo juga menyampaikan target konkret pemerintah, yakni mulai tahun depan Indonesia tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Selanjutnya, dalam kurun waktu empat tahun ke depan, impor bensin ditargetkan dapat dihentikan secara bertahap.

Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, Presiden meminta para gubernur dan bupati, khususnya di Papua, agar memperkuat koordinasi dengan komite percepatan pembangunan, pemerintah pusat, Bappenas, serta kementerian terkait. Kepala daerah diminta menyusun skala prioritas sesuai kebutuhan dan tantangan di wilayah masing-masing.

“Tidak mungkin semua bisa diselesaikan sekaligus. Tetapi jika kita memiliki prioritas yang jelas, maka akan kita sesuaikan dengan kemampuan yang bisa kita lakukan saat ini,” pungkas Presiden.(rizki)