Pigai Tegaskan Teror Ketua BEM UGM Bukan dari Pemerintah, Minta Polisi Usut Tuntas

JAKARTA | Suarana.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memastikan intimidasi yang dialami Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, tidak berasal dari pemerintah. Penegasan itu ia sampaikan menyusul laporan teror terhadap Tiyo dan keluarganya setelah menyampaikan kritik atas kebijakan pemerintah.

Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Jumat, Pigai merespons isu tersebut dengan menyatakan bahwa pemerintah tidak mungkin melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.

Ia merujuk pada komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat kekuasaan atau untuk membungkam hak warga negara.

“Hukum tidak akan pernah dipakai alat penguasa untuk menjustifikasi kebenaran dan membungkam orang, tidak akan pernah. Oleh karena itulah saya pastikan bahwa teror tidak mungkin dari pemerintah,” ucapnya, dikutip dari Antara.

Terkait pihak yang bertanggung jawab atas teror tersebut, Pigai menyerahkannya sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Ia menegaskan bahwa kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan mengungkap pelaku sebenarnya.

“Kalau Anda bikin rekayasa sendiri atau orang lain yang teror, itu urusan polisi, maka kita minta polisi cek, polisi tanya, lakukan penyelidikan. Menurut saya, memang polisi yang harus mengungkap sebenarnya siapa pelaku itu,” katanya, dikutip dari Antara.

Selain membahas teror, Pigai juga menyoroti isi kritik Tiyo yang disampaikan melalui surat kepada UNICEF, khususnya bagian yang mengaitkan program makan bergizi gratis (MBG) dengan Pemilu 2029. Ia mempertanyakan relevansi pengaitan program tersebut dengan agenda politik lima tahunan.

“Kok dia bisa kaitkan dengan pemilu 2029? Kok enggak tahu perasaan orang kecil yang membutuhkan makanan? Kenapa kaitkan pemilu 2029?” tuturnya, dikutip dari Antara.

Pigai menegaskan bahwa kritik merupakan hak yang dijamin dalam negara demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian kritik tetap memperhatikan etika dan tidak mengandung unsur penghinaan.

“Kalau Anda menghina, tidak boleh. Bagi bangsa Indonesia, tidak etis. Kalau Anda kritik boleh, anytime (kapan pun) boleh kritik, bebas, negara kasih kesempatan memberi kritik. Kalau hina, jangan,” katanya, dikutip dari Antara.

Sebelumnya diberitakan, Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto menerima pesan WhatsApp berisi ancaman penculikan dari nomor berkode Inggris. Tidak hanya itu, pesan tersebut juga menuding Tiyo sebagai agen asing dan mencari sensasi.

“Agen asing. Jangan cari panggung jual narasi sampah,” demikian bunyi pesan ancaman yang diterima Tiyo, dikutip dari Antara.

Sumber: Antara
Editor: Rizki