4 Sekolah di Lahat Masuk Prioritas Perbaikan 2026, Hasil Reses DPRD Soroti Infrastruktur Memprihatinkan

LAHAT | Suarana.com - Upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Lahat mulai menunjukkan langkah konkret. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat bergerak cepat menindaklanjuti arahan Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, dan Wakil Bupati Widia Ningsih, dengan meninjau langsung kondisi sarana dan prasarana sekolah.

Peninjauan tersebut dilakukan bersamaan dengan agenda reses DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan (Dapil) I tahap II tahun 2026, yang menyerap aspirasi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan.

Dari hasil peninjauan di Kecamatan Lahat, ditemukan sejumlah sekolah dengan kondisi yang masih memprihatinkan. Bahkan, beberapa bangunan sekolah masih berstatus semi permanen dan dinilai tidak layak untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat, Niel Adrien, melalui Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Zul, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat empat sekolah yang masuk dalam skala prioritas pembangunan.

“Sejauh ini, ada empat sekolah yang menjadi prioritas, di antaranya SD Negeri 4 Lahat dan SD Negeri 14 Lahat. Beberapa bangunan di sekolah tersebut masih dalam kondisi semi permanen dan membutuhkan perbaikan segera,” ujar Zul.

Ia menambahkan, pihaknya berharap dukungan dari DPRD Kabupaten Lahat dapat mempercepat proses pengajuan hingga tahap realisasi pembangunan.

“Kami berharap berkas pengajuan ini bisa segera disetujui dan dilaksanakan, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih optimal,” katanya.

Sementara itu, untuk wilayah kecamatan lainnya di Kabupaten Lahat, proses pendataan masih terus dilakukan. Disdikbud memastikan seluruh sekolah dengan kondisi sarana dan prasarana yang memprihatinkan akan masuk dalam evaluasi dan pembaruan data prioritas pembangunan tahun 2026.

Langkah ini menjadi sinyal keseriusan pemerintah daerah dalam membenahi sektor pendidikan, khususnya dari sisi infrastruktur. Namun demikian, publik masih menanti realisasi nyata di lapangan, apakah perbaikan tersebut dapat segera terwujud atau kembali tertunda.