Pangkas 10 Dinas, Bupati Aep Alihkan Anggaran untuk Kesehatan Gratis Warga Karawang

KARAWANG | Suarana.com - Pemerintah Kabupaten Karawang mengambil langkah tegas dengan merampingkan struktur birokrasi guna mengoptimalkan anggaran kesehatan masyarakat agar lebih tepat sasaran.

Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memangkas jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari sebelumnya 30 dinas menjadi 20 instansi. Kebijakan tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus mempercepat kinerja pemerintahan.

“Kami merampingkan beberapa dinas dan bagian untuk memastikan skala prioritas. Anggaran yang ada kami alihkan untuk peningkatan pelayanan masyarakat,” ujar Bupati Aep.

Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama. Anggaran yang sebelumnya terserap untuk birokrasi kini difokuskan pada sektor yang langsung menyentuh kepentingan publik, khususnya layanan kesehatan.

Hal tersebut kembali ditegaskan Bupati Aep dalam wawancara yang disiarkan langsung di Kompas TV, Kamis (13/4/2026). Ia menyebut reformasi birokrasi ini tidak hanya soal efisiensi, tetapi juga upaya menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan merata.

“Kami ingin pelayanan kepada masyarakat bisa dirasakan langsung, terutama di sektor kesehatan,” katanya.

Seiring dengan itu, Pemkab Karawang juga terus memperkuat program layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Pengalihan anggaran diharapkan mampu memperluas akses layanan tanpa terkendala biaya maupun prosedur yang berbelit.

Selain efisiensi birokrasi, pemerintah daerah juga menyiapkan langkah strategis lain, yakni pembangunan rumah sakit baru di wilayah pesisir utara Karawang. Upaya ini dilakukan untuk mengatasi kesenjangan akses layanan kesehatan, khususnya bagi warga yang berada jauh dari pusat kota.

Dengan pembangunan tersebut, diharapkan masyarakat di seluruh kecamatan dapat memperoleh pelayanan medis secara lebih cepat dan merata tanpa harus menempuh jarak jauh.

Kebijakan ini juga diperkuat dengan jargon pelayanan “Tulus Tuntas” yang diusung Pemkab Karawang. Filosofi tersebut menekankan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan dengan sepenuh hati hingga tuntas.

Langkah reformasi birokrasi ini dinilai menjadi terobosan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan efisiensi struktur pemerintahan, anggaran dapat dimanfaatkan secara lebih produktif dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, Pemkab Karawang berharap kebijakan ini mampu meningkatkan kualitas hidup warga secara menyeluruh serta menjadi contoh pengelolaan anggaran daerah yang efektif dan berpihak pada rakyat.