Rapat Paripurna DPRD Karawang Bahas Tiga Raperda Strategis, Bupati Aep Tekankan Pembangunan SDM dan Lingkungan

KARAWANG | Suarana.com – Pemerintah Kabupaten Karawang mulai menggeser fokus pembangunan dari infrastruktur fisik menuju peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Langkah tersebut dinilai penting untuk menghadapi pesatnya pertumbuhan industri dan arus urbanisasi di wilayah Karawang.

Hal itu disampaikan Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, SE, saat menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karawang, Kamis (11/6/2026).

Menurut Bupati Aep, pembangunan SDM harus didukung dengan penguatan literasi masyarakat, peningkatan keamanan lingkungan, serta komitmen mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

"Kita harus fokus pada penguatan literasi, keamanan lingkungan, serta penguatan kabupaten ramah anak. Ketiga hal ini menjadi satu kesatuan jika kita ingin melahirkan generasi unggulan di Karawang," ujar Aep.

Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD Karawang membahas tiga agenda strategis, yakni persetujuan Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk Raperda Kabupaten Layak Anak dan Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Sebagai salah satu kawasan industri terbesar sekaligus lumbung pangan di Jawa Barat, Karawang menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Berbagai persoalan seperti alih fungsi lahan, pengelolaan limbah industri, penurunan kualitas udara, hingga upaya pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum masih menjadi perhatian pemerintah daerah.

Karena itu, Bupati Aep menegaskan pentingnya pembentukan Pansus Raperda RPPLH sebagai dasar penyusunan perencanaan strategis perlindungan lingkungan hidup untuk jangka panjang, hingga 30 tahun mendatang. Ia juga mengingatkan agar investasi yang masuk ke Karawang tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

"Investasi dan industri yang masuk wajib selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi yang mengorbankan alam hanya akan mewariskan bencana bagi generasi masa depan," tegasnya.

(rizki)