Antrean ISBN Mengular, DPR Soroti Layanan Perpusnas hingga Usul Buku Jadi Alternatif Jurnal

PALEMBANG | Suarana.com – Lamanya proses penerbitan International Standard Book Number (ISBN) menjadi sorotan Komisi X DPR RI. Persoalan tersebut mencuat setelah Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) menyampaikan aspirasi terkait antrean penerbitan ISBN yang dinilai cukup panjang.

Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Palembang, Kamis (20/8/2026), Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) memberikan penjelasan bahwa tingginya jumlah permohonan menjadi salah satu penyebab antrean penerbitan ISBN semakin panjang.

Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mengatakan, kondisi tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas pelayanan Perpusnas, termasuk penguatan sumber daya manusia.

“Setelah mendengarkan penjelasan dari Perpustakaan Nasional, salah satu persoalannya memang karena antrean permohonan yang panjang. Konsekuensi logisnya adalah Perpustakaan Nasional perlu menambah sumber daya manusia, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas,” ujar Ferdiansyah.

Menurutnya, masukan dari IKAPI menjadi bagian dari pendalaman Komisi X terhadap sejumlah persoalan di sektor perpustakaan, penerbitan, dan pendidikan tinggi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pelayanan ISBN serta pengembangan budaya penulisan buku di lingkungan perguruan tinggi.

Ferdiansyah menilai ISBN memiliki peran penting dalam mendukung ekosistem penerbitan dan distribusi buku di Indonesia. Tingginya permintaan ISBN juga menunjukkan aktivitas penerbitan yang perlu diimbangi dengan kapasitas pelayanan yang memadai.

Penguatan sumber daya manusia dinilai menjadi salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan pelayanan. Dengan proses administrasi dan verifikasi yang lebih optimal, penerbit maupun penulis diharapkan mendapatkan kepastian layanan sehingga proses penerbitan buku tidak terhambat.

Selain persoalan ISBN, Komisi X turut mendalami aspirasi kalangan perguruan tinggi mengenai sistem publikasi akademik, khususnya jurnal ilmiah dan penulisan buku.

Dari masukan yang diterima Komisi X melalui dosen dan sejumlah lembaga perguruan tinggi, muncul gagasan memberikan ruang pilihan lebih luas bagi sivitas akademika dalam menghasilkan karya akademik.

Salah satu alternatif yang dinilai perlu dikaji adalah memberikan kesempatan menghasilkan buku sebagai bentuk karya ilmiah, dengan tetap memperhatikan standar dan ketentuan akademik yang berlaku.

“Kami mendapatkan masukan yang cukup menarik dari perguruan tinggi mengenai jurnal dan penulisan buku. Ini perlu didiskusikan lebih mendalam. Ke depan, apakah memungkinkan ada pilihan? Misalnya, dalam konteks tertentu, ketika seseorang tidak menghasilkan jurnal, terdapat alternatif untuk menghasilkan buku,” ungkap Ferdiansyah.

Ia menegaskan, gagasan tersebut bukan untuk mengesampingkan publikasi jurnal. Jurnal tetap memiliki peran strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pertukaran pengetahuan akademik.

Namun, menurutnya, kebijakan publikasi akademik dapat dikaji lebih komprehensif agar turut mendorong lahirnya lebih banyak karya dalam bentuk buku.

Apabila terdapat pengaturan yang proporsional antara jurnal dan alternatif penulisan buku, Ferdiansyah menilai kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan jumlah karya yang dihasilkan kalangan akademik.

Pilihan tersebut antara lain dapat dipertimbangkan bagi dosen dalam pengembangan karier fungsional maupun mahasiswa jenjang magister dan doktoral, sesuai ketentuan yang nantinya dirumuskan.

“Kalau ini bisa dilakukan dan ada pilihan yang tepat, tentu akan semakin banyak judul buku dan semakin banyak pula jumlah buku yang dihasilkan. Ini penting karena salah satu persoalan yang harus kita jawab dalam penguatan literasi adalah ketersediaan bahan bacaan, baik dari sisi jumlah maupun keragaman judul,” jelas politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Komisi X DPR RI selanjutnya akan menjadikan berbagai masukan dalam kunjungan kerja tersebut sebagai bahan pendalaman untuk melihat kemungkinan penyusunan kebijakan yang lebih seimbang antara penguatan publikasi ilmiah dan peningkatan produksi buku nasional.

Kajian tersebut diharapkan dapat menemukan proporsi yang tepat mengenai kontribusi jurnal dan buku dalam sistem pendidikan tinggi sekaligus mendukung pengembangan literasi di Indonesia.

(Red)