KDM Tak Mau APBD Terus Terkuras, PT Jui Shin Diberi 2 Opsi soal Jalan Badami-Loji

KARAWANG | Suarana.com - Persoalan kerusakan Jalan Badami-Loji, Kabupaten Karawang, memasuki babak baru. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan dua opsi kepada PT Jui Shin Indonesia untuk mencari solusi jangka panjang atas lalu lintas kendaraan industri yang selama ini melintasi ruas jalan tersebut.

Dua opsi itu disampaikan Dedi saat berdiskusi dengan manajemen PT Jui Shin Indonesia di Kabupaten Bekasi, Rabu (16/9/2026), setelah persoalan Jalan Badami-Loji kembali memicu protes masyarakat.

Berdasarkan keterangan resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, opsi pertama adalah PT Jui Shin membangun jalan khusus yang digunakan sendiri oleh kendaraan operasional perusahaan, khususnya truk pengangkut semen.

Dengan skema tersebut, kendaraan industri tidak lagi sepenuhnya bergantung pada Jalan Badami-Loji yang juga menjadi akses masyarakat umum.

Sementara opsi kedua, PT Jui Shin bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkolaborasi membangun jalan dengan standar atau level nasional.

Dalam skema tersebut, Pemprov Jawa Barat juga berencana membangun jembatan khusus yang dapat digunakan kendaraan industri.

Dedi menilai solusi permanen dibutuhkan karena perbaikan Jalan Badami-Loji telah dilakukan berulang kali, sementara ruas tersebut terus dilintasi kendaraan bertonase berat.

Menurutnya, apabila pola tersebut terus berlangsung, anggaran pemerintah akan terus terserap untuk memperbaiki ruas jalan yang sama.

“Uang akan dialirkan ratusan miliar setiap tahun hanya untuk mengurusi jalan yang dilewati PT Jui Shin,” ujar Dedi dalam pertemuan tersebut.

Sebelumnya, Dedi juga menyampaikan bahwa Jalan Badami-Loji merupakan jalan kewenangan Pemprov Jawa Barat.

Pada tahun 2026, Pemprov Jabar disebut telah mengalokasikan anggaran hampir Rp70 miliar untuk penanganan jalur tersebut. Proses penanganannya sempat terkendala persoalan teknis dengan Balai Kementerian Pekerjaan Umum sebelum akhirnya dapat dilanjutkan.

Persoalan Badami-Loji menjadi perhatian masyarakat Karawang Selatan karena jalan tersebut merupakan salah satu akses penting bagi aktivitas warga.

Dalam aksi yang digelar masyarakat, pemerintah juga didesak tidak hanya melakukan perbaikan jalan, tetapi turut menata kendaraan industri dan pertambangan yang melintas di ruas tersebut.

Salah satu tuntutan yang muncul adalah pembangunan jalur khusus dari kawasan industri atau pertambangan menuju perusahaan, sehingga kendaraan berat tidak terus bercampur dengan kendaraan masyarakat.

Dedi juga menegaskan kebijakan penataan kendaraan industri tidak hanya diarahkan kepada PT Jui Shin Indonesia.

Ia berencana menyurati perusahaan-perusahaan semen lain yang menggunakan jalan provinsi sebagai jalur kendaraan operasional.

“Saya akan surati seluruh perusahaan semen yang melewati jalan provinsi. Jangan bangun industri tidak disiapkan infrastrukturnya,” katanya.

Pemprov Jawa Barat menilai persoalan jalan yang digunakan kendaraan berat industri perlu diselesaikan melalui penyediaan infrastruktur yang sesuai dengan beban kendaraan, bukan hanya mengandalkan perbaikan jalan umum secara berulang.

Hingga informasi ini dihimpun, sumber resmi Pemprov Jawa Barat yang menjadi rujukan pemberitaan belum memuat keputusan akhir PT Jui Shin Indonesia mengenai opsi mana yang akan dipilih.

Pertemuan antara pemerintah dan perusahaan tersebut menjadi perhatian karena hasilnya dapat menentukan pola penanganan jangka panjang Jalan Badami-Loji sekaligus lalu lintas kendaraan industri di wilayah Karawang Selatan.


(*)