Maluku Perkuat Komitmen Menuju Kabupaten/Kota Sehat dengan Dukungan Lintas Kementerian

 

AMBON | Suarana.com – Pemerintah Provinsi Maluku bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku mendapat dukungan penuh dari Kementerian Dalam Negeri, UNICEF, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan dalam mempercepat pelaksanaan program Kabupaten/Kota Sehat (KKS).

Menurut data terbaru dari Sekretariat Pusat KKS, dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku, hanya Kota Ambon dan Kota Tual yang telah menerapkan KKS. Advokasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, komitmen, dan kapasitas pemerintah daerah dalam membentuk kelembagaan serta forum KKS. Pemerintah juga memanfaatkan kesempatan ini untuk meninjau tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penyelenggaraan KKS di Maluku.

"Kabupaten/Kota Sehat adalah program yang mencakup banyak sektor pembangunan, dengan fokus untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga lingkungannya," ujar TB 

Chaerul Dwi Sapta, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, dalam rilis yang diterima Jumat (8/11). 

"Selain itu, penuntasan masalah Buang Air Besar Sembarangan (BABS) menjadi prasyarat utama menuju KKS, karena ini mencerminkan harkat dan martabat bangsa."

UNICEF Indonesia dan Ditjen Bina Bangda Kemendagri memimpin advokasi ini melalui diskusi panel, pemaparan praktik baik, pelatihan, dan penyusunan rencana tindak lanjut. Chief of Health UNICEF Indonesia, Mrunal Shetye, menyoroti bahwa masih banyak pekerjaan rumah di bidang kesehatan lingkungan di Maluku, dengan hanya 35% desa bebas dari BABS dan 2,9% rumah tangga memiliki akses sanitasi aman.

Partisipan dari 11 pemerintah daerah se-Provinsi Maluku mengikuti advokasi ini, melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah seperti Kesra, Bappeda, dan Dinas Kesehatan. Keluaran yang diharapkan adalah terbentuknya kelembagaan dan Forum KKS di daerah, beserta komitmen dan rencana tindak lanjut penyelenggaraan KKS di Provinsi Maluku.

Komitmen percepatan KKS telah dituangkan dalam berita acara, dengan Kemendagri dan Kemenkes sebagai pembina KKS di tingkat nasional. "Kabupaten/Kota Sehat perlu dijadikan acuan bagi seluruh sektor pembangunan untuk mendukung optimalisasi upaya kesehatan melalui kolaborasi lintas program dan sektor," tambah Ely Setyawati, 

Ketua Tim Kerja Penyehatan Udara, Tanah, dan Kawasan Kementerian Kesehatan.