DPRD Jabar Kritik Keras Dedi Mulyadi Soal Penghapusan Hibah Ponpes

Redaksi

27 Apr, 2025 0

Suarana.com - Keputusan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk mencoret alokasi hibah pondok pesantren dalam APBD menuai kritik keras dari Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono. Ia menilai langkah tersebut bertentangan dengan nilai Pancasila dan semangat kolaborasi yang harusnya menjadi dasar dalam penyusunan pembangunan daerah.

"Ini tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan falsafah kebangsaan kita. Kolaborasi lintas sektor harus menjadi kekuatan utama, melibatkan masyarakat, tokoh agama, akademisi, hingga pejabat politik," kata Ono dalam keterangannya, Sabtu (26/4/2025).

Ono menegaskan, prinsip kolaboratif di Jawa Barat saat ini masih jauh dari harapan. Kolaborasi, menurutnya, tidak boleh sebatas jargon dalam pidato atau dokumen resmi, tetapi harus diwujudkan nyata dalam kebijakan.

Dalam perencanaan pembangunan, sambung Ono, pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta top-down dan bottom-up perlu dikombinasikan. "Perguruan tinggi, masyarakat, dan politisi harus terlibat aktif. Masyarakat bukan hanya objek, melainkan subjek pembangunan," jelasnya.

Namun di tahun 2025 ini, implementasi semangat kolaborasi justru menjadi sorotan. Penyusunan APBD Jawa Barat disebut-sebut menghapus sejumlah usulan masyarakat tanpa melibatkan pembahasan dengan DPRD.

Beberapa program yang terdampak antara lain hibah untuk pondok pesantren, bantuan organisasi kemasyarakatan, hingga program berbasis usulan daerah. Kebijakan ini memicu protes dari berbagai lapisan masyarakat dan fraksi-fraksi di DPRD Jabar.

"Kalaupun ada ponpes yang diduga menerima anggaran besar, verifikasi harus dilakukan. Tidak bisa dicoret begitu saja tanpa melibatkan DPRD atau ponpes tersebut," tegas Ono.

Ia menilai, dalam konteks politik, janji bantuan dari kepala daerah kepada organisasi masyarakat adalah hal wajar dan tidak otomatis bermuatan negatif.

Ono berharap pimpinan daerah segera menanggapi keresahan masyarakat dan anggota dewan dengan merumuskan kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan sesuai kebutuhan warga Jawa Barat.

Biar nggak ketinggalan info penting, yuk follow Channel WhatsApp Suarana.com!

Editor: Rizki R.

Sumber: detikJabar

Via BERITA UTAMA