Memanas, Pakistan Tawarkan Investigasi Netral Usai 26 Turis Hindu Tewas dalam Serangan di Kashmir

Suarana.com - Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, pada Minggu (27/4/2025) menyatakan kesiapannya untuk mendukung "investigasi netral" terkait serangan teror di Pahalgam, Jammu dan Kashmir, yang menewaskan 26 wisatawan Hindu pada Selasa (23/4/2025).

Serangan maut tersebut dilakukan oleh kelompok The Resistance Front (TRF), yang menurut India merupakan nama samaran dari Lashkar-e-Taiba, kelompok militan yang bermarkas di Pakistan. Menanggapi insiden tersebut, India mengambil lima langkah pembalasan, termasuk menurunkan tingkat hubungan diplomatik dengan Pakistan.

Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Asif, dalam wawancara dengan Sky News pada Sabtu (26/4/2025), memperingatkan ancaman nyata konflik antara dua negara bersenjata nuklir. Asif menolak tuduhan terhadap negaranya dan menuding India merekayasa serangan itu dalam operasi "false flag". "Respons kami akan sepadan dengan tindakan India. Namun jika terjadi serangan besar-besaran, maka akan berujung pada perang habis-habisan," tegasnya.

Dalam pidato wisuda di Akademi Militer Pakistan di Kakul, Khyber-Pakhtunkhwa, pada Minggu (27/4/2025), PM Sharif menegaskan bahwa Pakistan terbuka untuk mengikuti investigasi yang kredibel. "Tragedi di Pahalgam menunjukkan pola tuduhan sepihak yang perlu diakhiri. Pakistan siap berpartisipasi dalam penyelidikan yang netral dan transparan," ucap Sharif.

Sementara itu, mengutip laporan NDTV pada Minggu (27/4/2025), seorang sumber intelijen mengungkapkan bahwa salah satu tersangka utama diketahui menerima pelatihan militer di Pakistan sebelum menyusup ke India enam tahun kemudian. Menanggapi hal tersebut, Sharif kembali menegaskan bahwa Pakistan mengutuk segala bentuk terorisme dan siap mempertahankan kedaulatan nasionalnya.

Dampak Diplomatik Memburuk

Komite Kabinet Keamanan (CCS) India, yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi, pada Rabu (24/4/2025) memutuskan untuk mengambil langkah-langkah tegas terhadap Pakistan. Dalam konferensi pers pada malam harinya, Menteri Luar Negeri Vikram Misri mengumumkan bahwa kedua negara akan memangkas jumlah personel diplomatik masing-masing dari 55 menjadi 30 orang, efektif per 1 Mei 2025.

Selain itu, India mengusir seluruh penasihat pertahanan Pakistan dari New Delhi dan menarik penasihat militernya dari Islamabad. Semua visa di bawah Skema Pengecualian Visa SAARC untuk warga Pakistan juga langsung dibatalkan, dan Pos Pemeriksaan Terpadu di Attari — satu-satunya jalur darat resmi antara kedua negara — diperintahkan untuk ditutup sebelum 1 Mei 2025.

Tindakan lain yang tidak kalah penting adalah penangguhan Perjanjian Perairan Indus 1960. Misri menyatakan bahwa perjanjian itu akan tetap ditangguhkan hingga Pakistan membuktikan secara kredibel bahwa mereka tidak lagi mendukung terorisme lintas batas. Pemerintah Pakistan sebelumnya mengecam langkah ini sebagai "tindakan perang".

Di tengah ketegangan yang memuncak, bentrokan senjata antara pasukan India dan Pakistan dilaporkan terjadi di sepanjang Garis Kontrol (LoC), meski sejauh ini belum ada laporan korban jiwa dari kedua belah pihak.