Bamsoet Desak Menteri Ekonomi Bertindak: Ancaman Pengangguran Tak Bisa Diabaikan

JAKARTA | Suarana.com - Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo, mendesak para menteri ekonomi di kabinet untuk segera mengambil langkah konkret dalam menghadapi peningkatan angka pengangguran di Indonesia. Ia memperingatkan bahwa ketidakseriusan dalam menyikapi isu ini bisa memicu krisis sosial ekonomi yang lebih dalam, terutama karena mayoritas pengangguran berasal dari kelompok usia produktif.

“Sudah sepatutnya para menteri ekonomi tidak lagi bersikap reaktif, melainkan proaktif dan segera berkoordinasi dalam merancang program-program solutif untuk menahan laju peningkatan pengangguran. Negara tidak bisa pasif ketika angkatan kerja baru terus bermunculan setiap tahun,” tegas Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (10/5/2025).

Ketua MPR RI ke-15 dan mantan Ketua DPR RI ke-20 ini mengungkapkan bahwa menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran per Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang—naik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Padahal, Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan World Economic Outlook 2025 mencatat bahwa tingkat pengangguran Indonesia justru menurun dari 5,2% menjadi 5%.

“Fakta ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi makro dan kondisi riil masyarakat pekerja,” jelasnya.

Bamsoet menambahkan, setiap tahun Indonesia menghadapi penambahan sekitar 3,3 juta calon tenaga kerja baru. Total angkatan kerja saat ini sudah menembus 149 juta orang. Tanpa kebijakan yang berpihak pada penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor informal dan UMKM, maka ledakan pengangguran tinggal menunggu waktu.

“Penciptaan lapangan kerja tidak harus selalu menunggu investasi besar yang kerap terhambat oleh prosedur birokrasi. Pemerintah bisa memperkuat daya tahan ekonomi nasional dengan menghidupkan kembali sektor UMKM yang terbukti tangguh dalam menghadapi krisis,” ujar Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini.

Bamsoet, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila, mengkritik kebijakan perdagangan yang justru melemahkan UMKM. Ia menyoroti praktik dumping produk impor murah yang menggerus pasar UMKM lokal.

“Ketika UMKM gulung tikar karena dihantam produk asing murah, otomatis terjadi pemutusan hubungan kerja. Kita tidak bisa membiarkan pasar dalam negeri dibanjiri produk luar yang tidak sebanding dengan biaya produksi dalam negeri,” tegasnya.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia dan Ketua Umum Keluarga Besar Olahraga Tarung Derajat itu juga mengingatkan bahwa suara kegelisahan masyarakat terkait kondisi ketenagakerjaan sudah terlalu jelas untuk diabaikan. Ia meminta pemerintah menjadikan fakta-fakta di lapangan sebagai dasar introspeksi dan langkah nyata.

“Ini saatnya para menteri ekonomi duduk bersama dan bertindak cepat. Ancaman pengangguran sudah menyentuh lapisan masyarakat paling rentan. Kita tidak bisa lagi menunggu. Sudah waktunya berpihak pada sektor yang benar-benar menghidupi rakyat,” pungkas Bamsoet.