Karawang Tak Tolak Program Militer Dedi Mulyadi, Ini Penjelasan Lengkap Bupati

KARAWANG | Suarana.com - Bupati Karawang Aep Syaepuloh menepis anggapan bahwa kebijakan daerah mengenai penguatan pendidikan karakter bertolak belakang dengan program yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah Gubernur Dedi Mulyadi.

Pernyataan itu disampaikannya sebagai respons atas munculnya isu bahwa Pemkab Karawang menolak mengirim siswa bermasalah ke pusat pelatihan militer. Aep menegaskan, Instruksi Bupati (Inbup) Karawang justru mendukung penuh semangat yang sama dalam program Gapura Panca Waluya yang digagas Dedi Mulyadi, khususnya di sektor pendidikan.

“Instruksi Bupati ini justru sejalan. Saya menyusunnya karena itu memang menjadi kewenangan kami di tingkat SD dan SMP,” ujar Aep, Kamis (8/5/2025), di Kantor Bupati Karawang.

Ia menambahkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada Panglima Divisi Kostrad untuk menjalin kerja sama terkait pengiriman siswa dengan perilaku khusus ke batalyon militer di wilayah Karawang. Sambil menunggu terwujudnya kerja sama tersebut, Pemkab Karawang sementara ini tetap berpartisipasi dalam program pelatihan karakter yang dikelola oleh Pemprov Jabar di Rindam.

“Tidak ada pertentangan. Sekarang kami sedang proses kerja sama. Sambil itu berjalan, kami tetap ikut kirim siswa ke Rindam,” jelasnya.

Untuk tahap awal, sebanyak 30 siswa SMK tengah disiapkan untuk mengikuti pelatihan kedisiplinan. Pelatihan tersebut hanya diperuntukkan bagi siswa yang telah mendapat persetujuan orang tua dan dinyatakan dalam kondisi sehat secara fisik maupun mental.

Instruksi Bupati Nomor: 188.342/1077/Kesra/2025 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Dasar sendiri diteken pada 5 Mei 2025. Kebijakan ini merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 dan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018, serta sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen terkait Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.