Marka Jalan Baru Malah Ditimpa Hotmix! Dua OPD Karawang Bikin Publik Geram

KARAWANG | Suarana.com – Komitmen Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh dan Wakil Bupati H. Maslani dalam program Seratus Hari Kerja Bupati (Sehati) untuk mendorong pembangunan SDM dan infrastruktur tampaknya tercoreng oleh buruknya koordinasi dua dinas teknis, yakni Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang.

Proyek pengadaan dan pemasangan marka jalan yang tengah dikerjakan Dishub justru tertimpa oleh pengaspalan jalan dari Dinas PUPR, sehingga hasil marka yang baru saja dikerjakan tertutup kembali oleh lapisan hotmix. Kondisi tersebut terlihat di antaranya di Jalan Nagasari, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat dan Jalan Wijayakusumah, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur.

Pemerhati kebijakan pemerintahan Asep Agustian SH, MH, yang akrab disapa Askun, menilai kejadian ini menunjukkan lemahnya koordinasi antar-OPD, sekaligus menambah daftar persoalan yang tengah mendera proyek Dishub.

“Saya bukan tendensius terhadap Dishub, tapi kinerjanya memang masih belum baik. Pejabat-pejabat di Dishub ini perlu dievaluasi, mulai dari kepala dinas, kabid, hingga kasi. BKPSDM harus turun tangan,” ujar Askun kepada delik.co.id, Kamis (22/5/2025) petang.

Askun yang juga Ketua DPC Peradi Karawang meminta Bupati Aep untuk mengevaluasi total struktur pimpinan di Dishub.

“Tempatkan orang yang benar-benar paham dan berkompeten. Jangan dibiarkan asal jalan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Askun menyoroti klarifikasi dari Plt Kabid Sarpras Dishub yang dinilainya tidak substansial dan terkesan penuh pembenaran.

“Dia mengaku paling paham soal administrasi, padahal faktanya masih menggunakan versi e-katalog yang sudah kadaluarsa, yakni versi 5, padahal sejak Januari 2025 seharusnya sudah pakai versi 6,” ungkapnya.

Askun juga mempertanyakan apakah dengan kondisi tersebut anggaran proyek bisa dicairkan.

“Kalau tidak bisa cair, apa yang mau diceritakan ke pelaksana? Ini jadi beban. Makanya saya minta Bupati segera evaluasi total,” tambahnya.

Terkait penimpaan marka jalan oleh pengaspalan, Askun menyebut hal ini sebagai bukti lemahnya koordinasi antara Dishub dan Dinas PUPR.

“Plt Kabid Sarpras Dishub katanya pernah di PUPR, tapi kok koordinasi saja tidak bisa? Seharusnya, kalau ada rencana pengaspalan, pemasangan marka ditunda dulu. Sekarang malah cat marka ditimpa hotmix. Apakah nanti dicat ulang? Kan pemborosan,” tuturnya.

Ia juga mengkritik Kabid Jembatan dan Jalan Dinas PUPR Karawang, Tri Winarto, yang dinilainya gagal dalam pengawasan proyek pengaspalan.

“Saya kritik bukan karena tidak suka, tapi karena ini menyangkut uang negara. Dishub sudah dikhawatirkan ada potensi kebocoran, sekarang ditambah persoalan koordinasi buruk. Akhirnya dua OPD ini hanya akan saling menyalahkan,” tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Pewarta belum mendapatkan penjelasan dari Tri Winarto maupun Plt Kabid Sarpras Dishub Karawang, Niken Dihe. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp juga belum mendapat respons.