Ucapan Dedi Mulyadi Soal Media Bikin Geger, Insan Pers Bekasi: Ini Penghinaan!

BEKASI | Suarana.com - Pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang viral di media sosial karena menyarankan masyarakat untuk tidak lagi bekerja sama dengan media, menuai gelombang protes dari kalangan pers. Ratusan wartawan dari Kabupaten dan Kota Bekasi berkumpul dalam sebuah Dialog Pers di Saung Jajaka, Tambun Utara, Kamis (3/7/2025), untuk menyatakan sikap.

Statemen KDM sapaan akrab Dedi Mulyadi dinilai melecehkan profesi jurnalis karena secara terbuka menyarankan publik memanfaatkan media sosial seperti Facebook, TikTok, Instagram, dan YouTube untuk menyampaikan informasi, seolah-olah peran media profesional tidak lagi relevan.

"Media adalah corong suara rakyat. Media sosial bisa digunakan siapa saja, tetapi produk jurnalistik memiliki tanggung jawab dan verifikasi," tegas Ketua SMSI Kabupaten Bekasi, Doni Ardon, dalam sambutannya di hadapan para pimpinan media, organisasi pers, dan tokoh masyarakat.

Ia menyesalkan statemen itu diucapkan seorang kepala daerah dan menyebar luas tanpa klarifikasi, hingga melukai hati para pelaku media di akar rumput.

"Statemen tersebut tak mencerminkan seorang pemimpin yang peka terhadap fungsi pers. Jangan karena alasan efisiensi anggaran, lalu menafikan keberadaan media," kritik Doni yang juga Direktur Mitranews.net.

Hal senada disampaikan Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, yang menyebut pernyataan KDM sebagai bentuk pelecehan terhadap pers profesional. Menurutnya, insan media harus menyikapinya dengan tenang namun penuh ketegasan.

"Kita bukan sedang baper, tapi sedang menjaga marwah profesi jurnalistik. Kita hadir di sini karena panggilan moral, bukan karena amarah," ujar Ade yang juga Direktur media Fakta Hukum.

Ketua AWIBB Jawa Barat, Raja Tua, juga menegaskan bahwa pernyataan ini tidak bisa dibiarkan. “Media bukan musuh negara. Justru mitra penting dalam membangun peradaban informasi,” ucapnya.

Dialog tersebut dihadiri ratusan wartawan dan insan pers dari berbagai organisasi, di antaranya: SMSI Kabupaten Bekasi, PWI Bekasi Raya, AWIBB Jabar, AWPI Kabupaten Bekasi, PPRI, AWI Kabupaten Bekasi, Komunitas Sosial Media Indonesia (KOSMI), Forum Hari Ini (FHI), hingga para direktur dan pimpinan redaksi media lokal.

Tokoh masyarakat seperti Ketua Umum Ormas Jajaka Nusantara HK Damin Sada dan Presiden Facebooker Ebong Hermawan juga turut hadir dan memberikan masukan. Mereka meminta Gubernur Jabar untuk menghormati pers sebagai bagian tak terpisahkan dari demokrasi.

Acara berjalan damai dan tertib, dipandu oleh pengurus SMSI Suryo Sudharmo dan Paulus Simalango. Di akhir kegiatan, pernyataan sikap bersama dibacakan oleh Doni Ardon dan Ade Muksin sebagai bentuk solidaritas dan perlawanan terhadap narasi yang dinilai menyesatkan publik.

Media bukan pelengkap seremoni, tetapi pengontrol kekuasaan.

Wartawan bukan buzzer. Pers bukan alat promosi.

Publik kehilangan fungsi kontrol jika media dikesampingkan.

Pernyataan KDM bentuk pengerdilan profesi wartawan.

Gubernur diminta mengklarifikasi dan menghormati UU Pers No. 40 Tahun 1999.

Medsos tidak tunduk pada kode etik jurnalistik.

Tidak ada mekanisme redaksi dan verifikasi di media sosial.

Pers mitra strategis pemerintah, bukan lawan.

Kerja sama informasi harus sehat dan bukan transaksional.

Media Bekasi harus satu sikap.

Jangan beri celah pada pihak luar untuk memecah komunitas pers.