PALI Masuk Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional, Ekonomi Warga Diprediksi Melonjak

PALI | Suarana.com – Pemerintah pusat melalui Kementerian Transmigrasi menetapkan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, sebagai salah satu dari 45 kawasan transmigrasi prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Informasi ini disampaikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) PALI dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama Kementerian Transmigrasi, Institut Pertanian Bogor (IPB), serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula Kantor Bupati PALI, Kamis (2/10/2025).

Penetapan PALI sebagai kawasan transmigrasi prioritas nasional diproyeksikan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat. Selain itu, peluang masuknya dana pusat juga semakin besar, mengingat pembangunan infrastruktur transmigrasi membutuhkan anggaran yang signifikan.

Acara FGD dibuka Bupati PALI Asgianto ST melalui Sekda Kartika Yanti, didampingi Kepala Disnakertrans PALI Endang Silparensi, bersama jajaran OPD terkait seperti Bappeda, Dinas Pertanian, PUTR, Perdagangan, Bulog, para camat, kepala desa, hingga kelompok tani.

Perwakilan Kementerian Transmigrasi, Sugeng Budi Harsono, menjelaskan bahwa penetapan kawasan prioritas bertujuan mempercepat pemerataan pembangunan, mendukung swasembada pangan, sekaligus memperkuat pusat pertumbuhan ekonomi lokal.

“Kawasan transmigrasi prioritas nasional diharapkan menjadi epicentrum of growth yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sugeng.

Ia juga menambahkan, pemerintah melibatkan berbagai pihak, termasuk swasta, untuk meningkatkan produktivitas lahan serta memperkuat infrastruktur. Program transmigrasi diarahkan agar mampu membentuk pusat pertumbuhan ekonomi baru dan menopang ketahanan pangan nasional.

Selain itu, Kementerian Transmigrasi meluncurkan program optimalisasi pengelolaan lahan secara kolektif dengan luasan minimal 200 hektare yang dikelola oleh 15 transmigran.

“Program ini diluncurkan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi penggunaan lahan, sekaligus kesejahteraan transmigran,” jelas Sugeng.

Sementara itu, Sekda PALI Kartika Yanti berharap kawasan transmigrasi di PALI dapat berkembang pesat seperti di Lampung yang kini telah berstatus mandiri.

“Kami ingin PALI bisa mengikuti jejak Lampung. Melalui FGD ini, kami berharap dapat merumuskan langkah nyata untuk mendongkrak perekonomian masyarakat di kawasan transmigrasi,” ujarnya.