Prabowo Instruksikan Percepatan Pembangunan Hunian Korban Banjir dan Longsor di Sumatera

JAKARTA | Suarana.com – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju untuk segera merampungkan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi para pengungsi terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Perintah tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas yang digelar di kediaman pribadinya di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/12/2025).

“Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera, Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun,” ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Senin (15/12/2025).

Seskab Teddy menjelaskan, sejumlah instruksi yang diberikan Presiden merupakan hasil dari peninjauan langsung ke berbagai wilayah terdampak bencana. Kunjungan pertama dilakukan pada 1 Desember 2025 ke Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara; Kota Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh; serta Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

Selanjutnya, Presiden kembali meninjau sejumlah daerah di Provinsi Aceh pada 7 Desember 2025, meliputi Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Besar, dan Kota Banda Aceh. Kemudian pada 12 Desember 2025, Presiden mengunjungi Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Bener Meriah. Kunjungan terakhir dilakukan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada 13 Desember 2025.

Dalam rapat koordinasi di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh, pada Minggu (7/12) lalu, Presiden Prabowo menerima laporan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto yang menyebutkan bahwa lebih dari 30.000 rumah warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami kerusakan akibat banjir bandang dan longsor.

“Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring proses pendataan yang terus dilakukan oleh BNPB bersama Kementerian Pekerjaan Umum,” jelas Seskab Teddy.

Dalam rapat tersebut, Kepala BNPB mengusulkan agar pembangunan hunian sementara bagi para pengungsi dilaksanakan oleh personel TNI dan Polri yang tergabung dalam satuan tugas (satgas) penanggulangan bencana. Sementara itu, pembangunan hunian tetap akan ditangani oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Terkait pembiayaan, BNPB mengajukan anggaran sebesar Rp60 juta per unit untuk hunian tetap. Sedangkan untuk pembangunan hunian sementara, dialokasikan anggaran sebesar Rp30 juta per unit.

Hunian sementara yang direncanakan memiliki luas 36 meter persegi dan dilengkapi dengan fasilitas dasar, seperti kamar tidur, sarana mandi cuci kakus (MCK), serta ruang pendukung lainnya.(*)