Presiden Prabowo Terima Laporan Mendagri soal Strategi Percepatan Otonomi Khusus Papua

JAKARTA | Suarana.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima laporan terkait langkah-langkah strategis percepatan pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Laporan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam kegiatan Pengarahan Presiden RI kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Dalam laporannya, Mendagri menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan serangkaian pertemuan dengan KEPP OKP, baik secara internal maupun bersama para kepala daerah se-Papua. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyinkronkan dan mengharmonisasikan pelaksanaan tugas serta mekanisme kerja komite percepatan pembangunan Papua.

“Dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas, sehingga jelas seperti apa komite ini akan bekerja,” ujar Tito Karnavian di hadapan Presiden.

Mendagri juga melaporkan peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua 2025–2029 yang telah dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada hari yang sama. Meski demikian, ia menegaskan pentingnya penyempurnaan rencana aksi tersebut melalui dialog lanjutan dengan para kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang dilantik pada 2025.

“Untuk menyempurnakan rencana aksi yang akan menjadi pegangan ini, perlu dilakukan dialog kembali dengan rekan-rekan kepala daerah terpilih guna menampung aspirasi, sehingga terdapat prinsip top-down dan bottom-up,” jelasnya.

Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa KEPP OKP memiliki tugas utama melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah di Papua. Upaya tersebut diharapkan mampu memberikan dampak nyata di lapangan dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Harapan kami, dengan adanya sinkronisasi dan harmonisasi program, percepatan pembangunan dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua,” katanya.

Selain itu, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, KEPP OKP juga menjalankan fungsi pengawasan. Pemerintah, kata Tito, akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap seluruh program pembangunan di Papua.

“Hal-hal yang bisa dikoordinasikan antar-kementerian/lembaga akan kami lakukan. Namun apabila diperlukan intervensi langsung dari Presiden, komite yang dipimpin oleh Pak Velix akan melaporkan kepada Bapak Presiden untuk menemukan solusi terbaik,” pungkas Mendagri.(Rizki)