Usai Rotasi Ratusan Pejabat, Bupati Aep Sidak ASN di Hari Pertama Kerja 2026

KARAWANG | Suarana.com – Setelah merotasi ratusan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, Bupati Karawang Aep Syaepuloh mengawali hari pertama kerja tahun 2026 dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Satpol PP dan kawasan Pemda 2 Karawang, Jumat (2/1/2026).

Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan tingkat kehadiran aparatur sipil negara (ASN) sekaligus mengecek kesiapan fasilitas kerja di sejumlah perangkat daerah.

Dalam pantauannya, Bupati Aep berkeliling memeriksa satu per satu ruangan kerja yang ditempati beberapa dinas, di antaranya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), Dinas Perhubungan (Dishub), serta Dinas Perikanan. Sebelumnya, Aep juga mengecek langsung kesiapan pegawai di Kantor Satpol PP Karawang.

“Kami ingin memastikan bahwa teman-teman hadir semua. Tadi kita lihat di Plaza Pemda hadir, di sini juga hadir. Jangan sampai diabsen di sana, tapi di sini tidak ada,” tegas Aep kepada awak media.

Ia menegaskan, ASN yang tidak hadir tanpa keterangan yang jelas akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan laporan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), ketidakhadiran ASN pada hari pertama kerja hanya disebabkan oleh alasan sakit dan cuti melahirkan.

“Ada yang memang sakit, ada yang cuti melahirkan. Tapi kalau cuti kerja biasa, kita tidak izinkan. Yang tidak hadir tanpa keterangan jelas, pokoknya kita beri sanksi,” ujarnya.

Selain kedisiplinan, Bupati Aep juga menyoroti pentingnya kenyamanan ruang kerja bagi ASN. Menurutnya, lingkungan kerja yang tertata dan layak akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Saya lihat kesiapan gedung-gedungnya. Mereka bekerja harus nyaman. Di PRKP tadi ruangannya sudah bagus, ini bisa dicontoh supaya kerja juga lebih nyaman,” katanya.

Namun demikian, Aep mengingatkan agar setiap perangkat daerah memiliki inisiatif dalam merawat dan melengkapi fasilitas kerja, tanpa selalu bergantung pada pengadaan dari pemerintah daerah.

“Kalau ada yang kurang, pakailah duit sendiri. Tidak harus selalu pengadaan. Saya juga bosan dengarnya. Harus ada inisiatif,” pungkasnya.(*)