Mensos Apresiasi UHC 100 Persen Karawang, DTSEN Jadi Kunci Ketepatan Bansos

KARAWANG | Suarana.com - Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten Karawang dalam merealisasikan Universal Health Coverage (UHC) 100 persen sebagai bentuk komitmen menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Apresiasi tersebut disampaikan saat menghadiri Sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Aula Husni Hamid, Karawang, Kamis (26/2/2026).

Dalam kesempatan yang sama, turut hadir Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto. Kedatangan kedua menteri disambut langsung oleh Bupati Karawang Aep Syaepuloh bersama jajaran Forkopimda.

Acara tersebut juga dihadiri anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka, unsur TNI-Polri, Kejaksaan Negeri, Kepala Dinas Sosial Jawa Barat, para kepala OPD, camat, kepala desa, operator SIKS-NG, pendamping desa, pilar sosial, hingga relawan se-Kabupaten Karawang.

DTSEN Jadi Satu-Satunya Rujukan

Sosialisasi DTSEN merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang menetapkan DTSEN sebagai satu-satunya rujukan dalam penyaluran bantuan sosial dan berbagai program pemerintah. Sejak 9 Februari 2026, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib menggunakan data terpadu tersebut.

Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, pembenahan data menjadi kunci utama dalam meningkatkan akurasi penyaluran bantuan. Selama satu tahun terakhir, pemerintah terus melakukan verifikasi dan pemutakhiran agar data semakin akurat, transparan, dan akuntabel.

Ia juga mengungkapkan evaluasi terhadap program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Berdasarkan DTSEN, masih terdapat masyarakat pada desil 1–5 yang belum menerima PBI-JK, sementara sebagian masyarakat pada desil 6–10 justru masih tercatat sebagai penerima.

Ke depan, penonaktifan peserta yang tidak lagi sesuai kriteria akan dilakukan secara bertahap dengan masa transisi selama tiga bulan.

181 Ribu KPM Terima Bansos

Di Karawang, tercatat sebanyak 181.584 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan sosial dengan total anggaran mencapai Rp585,787 miliar. Program tersebut meliputi bantuan sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), permakanan, santunan yatim piatu, hingga PBI-JK.

Sementara itu, Mendes PDT Yandri Susanto menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor hingga tingkat desa dalam memastikan validitas data. Sesuai mandat Inpres Nomor 4 Tahun 2025, pemutakhiran dilakukan secara berjenjang dan partisipatif mulai dari RT/RW, pendamping PKH dan desa, operator desa, hingga dibahas melalui musyawarah desa.

Menurutnya, mekanisme tersebut membuat proses pendataan lebih transparan dan akuntabel sehingga meminimalisir ketidaktepatan sasaran. DTSEN pun tidak hanya menjadi dasar penyaluran bansos, tetapi juga rujukan berbagai program pembangunan desa seperti rumah layak huni dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Bupati Aep Syaepuloh menyampaikan terima kasih atas kunjungan kedua menteri tersebut. Ia menegaskan validitas data sangat menentukan arah kebijakan dan masa depan kesejahteraan masyarakat.

“Data yang akurat akan memastikan masyarakat yang berhak benar-benar menerima haknya. Kami juga mendorong agar kepesertaan yang sudah ada dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan kualitas layanannya,” ujarnya.

Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, Pemkab Karawang optimistis implementasi DTSEN akan memperkuat ketepatan sasaran bantuan sosial sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial.(rizki)