Siapa Saja yang Mendapat Manfaat Ekonomi dari Program MBG?

KARAWANG | Suarana.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperluas pemerintah dengan melibatkan ribuan dapur produksi atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Namun di balik masifnya implementasi, muncul pertanyaan publik: siapa yang sebenarnya paling diuntungkan dari operasional dapur tersebut?

Dilansir dari ANTARA, program MBG telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat dengan total belanja mencapai sekitar Rp35 triliun serta didukung oleh lebih dari 13 ribu dapur yang beroperasi di seluruh Indonesia.

Sementara itu, mengutip sumber lainnya, jumlah dapur MBG meningkat pesat hingga belasan ribu unit pada 2026, dengan sebagian besar infrastruktur dikembangkan oleh masyarakat maupun pelaku usaha lokal. Untuk mendorong partisipasi, pemerintah memberikan insentif sekitar Rp6 juta per hari atau setara Rp144 juta per bulan selama dua tahun bagi pengelola dapur.

Kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN), kapasitas standar satu dapur MBG ditetapkan sekitar 2.500 porsi makanan per hari, dengan rincian:

2.000 porsi untuk siswa

500 porsi untuk kelompok ibu hamil, menyusui, dan balita

Kapasitas tersebut dapat meningkat hingga 3.000 porsi per hari jika memenuhi standar tenaga kerja bersertifikat.

Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan dalam distribusi makanan.

Simulasi Dana dan Potensi Perputaran Ekonomi

Dalam pemberitaan internasional disebutkan nilai ransum makanan program berada di kisaran sekitar Rp10.000 per porsi dalam kontrak distribusi di lapangan.

Jika menggunakan angka standar kapasitas 2.500 porsi:

Angka tersebut bukan keuntungan bersih karena masih mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja, distribusi, logistik, dan operasional lainnya. Namun besarnya nilai perputaran dana inilah yang membuat sektor dapur MBG dilihat sebagai peluang usaha baru di daerah.

Sejumlah kritik juga muncul terhadap program ini. Dilansir dari Reuters, implementasi MBG sempat menghadapi tantangan anggaran serta logistik di awal pelaksanaan.

Sementara laporan media internasional menyoroti dugaan peluang keuntungan bagi pihak tertentu serta potensi inefisiensi akibat sistem terpusat, bahkan memicu perdebatan soal transparansi pengelolaan dapur.

Di satu sisi, dapur MBG membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha dan komunitas lokal. Namun di sisi lain, besarnya anggaran yang beredar memunculkan pertanyaan publik mengenai transparansi, distribusi manfaat, dan pengawasan implementasi.

Dengan kapasitas ribuan porsi per hari dan nilai perputaran dana yang tidak kecil, isu “siapa yang diuntungkan” kemungkinan akan terus menjadi bagian dari diskursus publik seiring ekspansi program ini.(rizki ramdani)