Sri Rahayu: Penguatan UMKM Kunci Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat

KARAWANG | Suarana.com  - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar, Hj. Sri Rahayu, S.H., menegaskan bahwa penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi kunci penting dalam mempercepat pemulihan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar di Aula Kantor Desa Cilewo, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Sabtu (7/2/2026).

Kegiatan ini dihadiri Karang Taruna serta masyarakat pelaku UMKM Desa Cilewo. Forum berlangsung interaktif dengan pembahasan mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi pelaku usaha lokal.

Dalam pemaparannya, Sri Rahayu menegaskan bahwa UMKM bukan sekadar sektor pendukung, melainkan tulang punggung perekonomian daerah karena perannya dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“UMKM adalah tulang punggung perekonomian Jawa Barat. Tantangan yang mereka hadapi harus dijawab dengan kebijakan yang tepat serta pengawasan yang kuat,” ujar Sri Rahayu, yang akrab disapa Mak Sri.

Ia mengungkapkan sejumlah hambatan struktural yang masih dihadapi pelaku UMKM, antara lain keterbatasan akses pembiayaan, kapasitas sumber daya manusia yang belum merata, proses perizinan yang dinilai rumit, serta minimnya infrastruktur distribusi untuk pemasaran produk lokal.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Ia juga menekankan pentingnya pendampingan, khususnya dalam literasi digital dan pengelolaan usaha, agar UMKM mampu bersaing di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.

Dalam forum tersebut, Sri Rahayu menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis hasil pengawasan lapangan, di antaranya:

Memperluas akses pembiayaan formal melalui Jamkrida dan lembaga keuangan mikro.

Mendorong penguatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Menyederhanakan proses perizinan dan sertifikasi usaha, termasuk halal dan hak kekayaan intelektual, melalui OSS dan layanan terpadu.

Meningkatkan pelatihan keterampilan serta pendidikan kewirausahaan.

Mendorong digitalisasi UMKM dalam pencatatan keuangan, pemasaran, dan manajemen usaha.

Rekomendasi tersebut menjadi bagian dari komitmen DPRD Jawa Barat untuk memastikan dukungan pemerintah terhadap UMKM berjalan konkret dan berkelanjutan.

Sementara itu, perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang, Ahdan Subhan, menyampaikan bahwa sertifikasi usaha menjadi salah satu fokus pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing produk lokal.

“Sertifikasi usaha, termasuk halal, NIB, dan merek dagang, sangat penting agar produk UMKM Karawang dapat masuk ke pasar yang lebih luas. Kami terus mendorong dan memfasilitasi pelaku UMKM agar proses sertifikasi semakin mudah dan terjangkau,” ujar Ahdan.

Ia menambahkan, pihaknya juga aktif melakukan pendampingan dan sosialisasi agar pelaku UMKM memahami manfaat sertifikasi dalam meningkatkan kepercayaan konsumen.

Sri Rahayu menegaskan fungsi pengawasan DPRD akan terus diperkuat untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Kebijakan tidak cukup hanya tertulis di atas kertas. Harus ada pengawasan agar implementasinya benar-benar menjawab kebutuhan pelaku UMKM di lapangan,” tegasnya.

Ia berharap kegiatan pengawasan tersebut dapat memberikan gambaran nyata kondisi masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil mampu meningkatkan daya saing UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.(red)