Ditanya Pendapatan dan Emas, Warga Emosi hingga Usir Petugas Sensus Ekonomi

JAKARTA | Suarana.com - Petugas lapangan Sensus Ekonomi 2026 di Jakarta Barat, Mohammad Fathur Al Faqih (23), mengaku kerap menghadapi penolakan keras hingga dimarahi warga saat menanyakan rincian nominal gaji atau pendapatan keluarga.

Mahasiswa semester akhir itu mengatakan, warga seketika bersikap defensif, sinis, dan enggan membeberkan kondisi ekonomi rumah tangga mereka..

"Ada itu ketika ditanya soal pendapatan, terus kepemilikan perhiasan ya. Beberapa juga ketika ditanya gaji, mereka bilang 'enggak boleh, karena privasi itu', sensitif lah, ada kadang yang bete juga, marah, gitu," kata Fathur saat berbincang dengan Kompas.com di Srengseng, Kembangan, Jumat (26/6/2026).

Menurut Fathur, pendataan paling sulit adalah ketika pertanyaan petugas mulai mengerucut pada kepemilikan harta berharga, di antaranya pendapatan, emas, dan perhiasan.

Karena merasa tidak nyaman membagikan informasi sensitif kepada orang asing, warga kerap menolak ataupun mengelak dengan memberikan jawaban tak serius.

"Ada itu ketika ditanya soal perhiasan, mereka malah jawabnya aneh, macam-macam. 'Emas saya satu, suami saya, itu saya manggilnya Mas ke dia'," ucap Fathur sambil tertawa.

Meski sering menghadapi penolakan, pemuda yang sebelumnya juga pernah menjadi petugas sensus serupa pada 2023 ini enggan membalasnya dengan emosi.

Fathur mengaku selalu mengedepankan pendekatan persuasif untuk mencairkan suasana dan memberikan informasi mengenai pentingnya sensus penduduk.

Termasuk informasi bahwa data ini murni untuk kepentingan pemetaan ekonomi nasional, bukan untuk merugikan masyarakat.

"Saya jelasin lagi, kalau Ibu enggak mau kebuka sama kita, bagaimana kita mau melihat perekonomian yang ada di warga. Akhirnya mereka itu pada 'Oh ya sudah, ya sudah,' akhirnya dia ngasih tahu," ungkapnya.

Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) di wilayah Srengseng, Ahmad Munajat (43), menyebut penolakan dari warga mayoritas disebabkan karena banyaknya narasi negatif terkait sensus di media sosial.

Ia menilai salah satu isu yang banyak dipercaya warga adalah anggapan bahwa data Sensus Ekonomi akan digunakan sebagai dasar untuk menaikkan pajak, terutama bagi pelaku UMKM.

"Banyak UMKM warung-warung gitu lah ya, dia enggak mau didata setelah berkali-kali didatangi, sudah dijelaskan masih menolak. Nah itu karena narasi di medsos kan banyak tuh, katanya sensus buat ngambilin pajak, padahal mah enggak ada urusannya, kita aja beda kok," jelas Munajat.

Selain isu pajak, ketakutan warga juga dipicu oleh polemik lokal mengenai status desil kesejahteraan sosial.

Banyak warga yang marah kepada petugas sensus karena mengira tak akan lagi mendapat bantuan sosial setelah didata.

"Terkhusus nih yang lagi isu beredar di wilayah Srengseng ini mengenai desil. Karena banyak juga kasusnya orang tua yang sudah dapat KJP, tiba-tiba KJP-nya distop. Nah, itu kan karena pengaruh desil. Seumpamanya desil dia tadinya 3 naik jadi 6, padahal memang kondisinya seperti itu," kata Munajat.

Padahal, Munajat menegaskan masalah penentuan bantuan dan status desil bukanlah wewenang BPS, melainkan Dinas Sosial.

Akibatnya, durasi pendataan pun kerap molor karena petugas di lapangan harus menghabiskan waktu untuk memberikan penjelasan sekaligus klarifikasi kepada warga.

Menanggapi berbagai keluhan dan penolakan warga, Kepala BPS Jakarta Barat Muhammad Noval menegaskan bahwa data perekonomian tersebut tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan data perpajakan.

"Kami tegaskan bahwa pendataan ini tidak ada sangkut pautnya dengan pajak. Karena pegawai BPS ini bukan pegawai Ditjen Pajak ya, kita enggak ada sangkut pautnya sekali dengan Ditjen Pajak gitu," ujarnya.

Menurut dia, petugas sensus semata-mata murni ingin mengetahui potensi ekonomi dan usaha masyarakat bisa berkembang.

Termasuk, dampaknya dalam peningkatan kesejahteraan maupun lapangan pekerjaan yang terbuka dari usaha tersebut.

Selain itu, seluruh informasi masyarakat tersebut didata oleh petugas melalui aplikasi bernama Fasih.

Dari aplikasi tersebut, kata Noval, data dipastikan langsung terkirim ke server pusat BPS dengan pengamanan ketat bersama Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN).

"Jadi petugas juga enggak bisa menyimpan, karena datanya langsung masuk di server BPS. Nanti setelah selesai pendataan pun ada berita acara penghapusan aplikasi yang ada di HP gitu. Jadi datanya tidak tersimpan di HP-nya petugas, jadi masyarakat enggak usah khawatir datanya itu nanti tersebar," tutur Noval.

Noval pun mengimbau seluruh warga Jakarta Barat agar tidak perlu takut dan menolak kehadiran petugas sensus resmi yang dilengkapi dengan rompi, surat tugas, serta tanda pengenal resmi.

"Data Sensus Ekonomi ini sangat penting karena benar-benar data dasar seluruh kegiatan ekonomi yang pastinya akan digunakan untuk perencanaan pembangunan, untuk membuat kebijakan-kebijakan yang baik," ucap Noval.

SC: detikcom