Nyaris Baku Hantam! Demo KPR di BTN Karawang Memanas, Presiden Direktur LBH Bersitegang dengan Pejabat Bank

KARAWANG | Suarana.com - Suasana aksi unjuk rasa yang digelar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Arya Mandalika bersama masyarakat dan konsumen perumahan di depan Kantor BTN Cabang Karawang, Senin (22/6/2026), mendadak memanas. Ketegangan pecah ketika Presiden Direktur LBH Arya Mandalika, Hendra Supriatna, terlibat adu argumen sengit dengan seorang pejabat BTN yang diketahui bernama Guntur.

Pantauan di lokasi menunjukkan perdebatan berlangsung dengan nada tinggi di tengah orasi massa. Kedua belah pihak saling mempertahankan pendapat hingga suasana semakin memicu perhatian para peserta aksi dan aparat keamanan yang berjaga.

Situasi sempat berada di titik paling panas. Hendra dan Guntur bahkan nyaris terlibat kontak fisik sebelum akhirnya sejumlah petugas keamanan bersama pejabat BTN lainnya bergerak cepat melerai keduanya. Berkat tindakan tersebut, insiden yang berpotensi ricuh berhasil dicegah.

Meski sempat diwarnai ketegangan, aksi penyampaian aspirasi tetap berlanjut. Massa secara bergantian menyampaikan tuntutan yang mereka nilai sebagai bentuk perjuangan memperoleh keadilan atas berbagai persoalan dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Kabupaten Karawang.

Sebelum aksi berlangsung, LBH Arya Mandalika telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kapolres Karawang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Berdasarkan surat bernomor 33/LBH ARYAMANDALIKA/VI/2026 tertanggal 17 Juni 2026, aksi tersebut dilaksanakan pada Senin, 22 Juni 2026, mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai di halaman Kantor BTN Cabang Karawang.

Melalui aksi tersebut, LBH Arya Mandalika menyatakan membawa aspirasi masyarakat terkait dugaan persoalan penyaluran KPR, perlindungan terhadap konsumen perumahan, serta mendorong adanya transparansi dan penegakan hukum atas berbagai dugaan penyimpangan yang dinilai telah merugikan masyarakat.

Dalam orasinya, massa melontarkan sejumlah tuntutan. Mereka mendesak PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Karawang agar terbuka kepada publik serta bertanggung jawab atas berbagai persoalan penyaluran KPR yang disebut telah menimbulkan keresahan di kalangan konsumen.

Selain itu, peserta aksi meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi, manipulasi data debitur, kredit fiktif, penyalahgunaan wewenang, hingga berbagai dugaan pelanggaran hukum lainnya yang diduga terjadi dalam proses penyaluran KPR di wilayah Karawang.

Dalam aksinya menuntut adanya kepastian hukum bagi para konsumen yang hingga kini belum menerima hak sebagaimana tercantum dalam perjanjian, serta mendesak pihak BTN dan pengembang untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

Tidak hanya itu, demonstran meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pemerintah Kabupaten Karawang, serta instansi terkait melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah proyek perumahan yang diduga bermasalah.

Dalam tuntutannya, LBH Arya Mandalika turut meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah proyek perumahan yang disebut memiliki pola persoalan serupa, di antaranya Perumahan Jati Mulya, Griya Asri, Haliman, Grand City, Pangulah Permai, serta proyek-proyek lainnya yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat.

Para peserta aksi juga mendesak pemulihan hak-hak konsumen melalui penyelesaian pembangunan rumah, pengembalian dana, maupun pemberian ganti rugi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Mereka turut meminta agar seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan pelanggaran hukum dimintai pertanggungjawaban, baik secara pidana, perdata, maupun administratif.

LBH Arya Mandalika menegaskan akan terus mengawal proses hukum hingga seluruh persoalan tersebut memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi para konsumen yang merasa dirugikan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak BTN Cabang Karawang belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan yang disampaikan massa maupun insiden adu mulut yang sempat memicu ketegangan dalam aksi unjuk rasa tersebut.

(*)