Karhutla Kalimantan Makin Parah, Puan: Jangan Tunggu Negara Tetangga Protes

JAKARTA | Suarana.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak Pemerintah segera mengambil langkah cepat mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), khususnya di wilayah Kalimantan yang kondisinya semakin mengkhawatirkan. Pemerintah juga diminta memastikan perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.

“Lonjakan titik panas Karhutla harus diperlakukan sebagai situasi yang membutuhkan intervensi cepat. Kondisi Karhutla yang semakin parah, terutama di Kalimantan, harus segera diatasi,” kata Puan, Jumat (21/8/2026).

Berdasarkan laporan terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah titik panas atau hotspot tertinggi di Kalimantan terpantau berada di Kalimantan Tengah dengan 767 titik.

Selanjutnya, Kalimantan Barat tercatat memiliki 560 titik panas, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, serta Kalimantan Utara sebanyak 3 titik.

Karhutla yang semakin meluas disebut telah menimbulkan berbagai dampak, mulai dari penurunan kualitas udara, meningkatnya risiko Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terganggunya aktivitas masyarakat dan sekolah, hingga kerusakan habitat satwa.

Kabut asap juga dilaporkan berdampak hingga lintas batas negara. Di sejumlah wilayah terdampak parah, jarak pandang bahkan disebut menurun drastis.

Puan meminta Pemerintah segera menetapkan zona operasi prioritas penanganan Karhutla berdasarkan sejumlah indikator, seperti kemunculan hotspot berulang, kondisi lahan gambut, tingkat kekeringan, arah angin, kedekatan dengan permukiman, hingga kemampuan pemadaman di daerah.

“Kabupaten dengan risiko tertinggi harus mendapat tambahan personel, pompa, kendaraan tangki, sumber air, serta dukungan udara untuk pemadaman,” tuturnya.

Menurut Puan, Pemerintah pusat juga harus memberikan dukungan tambahan terhadap daerah yang mulai kewalahan menangani kebakaran.

“Pemerintah pusat harus dapat melihat secara real time daerah mana yang lambat merespons dan langsung mengambil alih dukungan jika kapasitas daerah tidak memadai,” ungkapnya.

Operasi pemadaman darat, kata Puan, harus diperkuat untuk memastikan api tidak kembali menyala setelah permukaan terlihat padam. Sementara pemadaman melalui udara perlu diprioritaskan untuk wilayah yang sulit dijangkau petugas darat.

Ia turut menyoroti keselamatan petugas yang berada di garis depan penanganan Karhutla.

“Termasuk bagi petugas di lapangan agar diberikan perlengkapan yang memadai dan kebutuhan alat pelindung diri serta safety tools seperti baju tahan api, helm khusus, kacamata pelindung, masker respirator, sarung tangan tahan panas, serta sepatu bot lapangan,” paparnya.

Menurut Puan, perlengkapan tersebut diperlukan untuk melindungi petugas dari kobaran api, suhu ekstrem, dan paparan asap pekat.

“Kondisi Karhutla di Kalimantan sudah sangat mengkhawatirkan sehingga intervensi pemadaman titik api harus cepat dilakukan, dan dengan cara efektif,” lanjutnya.

Selain pemadaman, Puan meminta Pemerintah segera memetakan dampak Karhutla terhadap masyarakat, khususnya di wilayah dengan kualitas udara yang memburuk.

“Perlindungan terhadap masyarakat harus sama besarnya dengan intervensi pemadaman Karhutla. Pemerintah harus selalu mengecek kualitas udara di setiap daerah terdampak,” jelas Puan.

Apabila indeks kualitas udara telah melewati ambang batas aman, Pemerintah diminta mempertimbangkan pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah.

“Tempat penampungan juga perlu disiapkan jika memang diperlukan, dan apabila keadaan masyarakat di daerah terdampak sudah dalam kategori bahaya,” katanya.

Puan juga meminta pemerintah daerah membuka layanan kesehatan tambahan, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan.

“Pemerintah wajib menyiapkan stok masker bagi warga dan menyiapkan skenario penyesuaian sekolah dan aktivitas luar ruang apabila indeks kualitas udara terus memburuk,” tambahnya.

Puan turut menyoroti potensi dampak kabut asap lintas batas. Ia mengingatkan bahwa Indonesia sebelumnya pernah mendapat keberatan dari negara tetangga akibat dampak Karhutla.

“Beberapa kali kita pernah mendapat nota protes dari negara tetangga akibat dampak Karhutla. Jangan menunggu sampai negara sahabat kembali melayangkan keberatannya karena Karhutla tidak cepat diselesaikan,” tegas Puan.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) tersebut juga mendorong penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti sengaja melakukan pembakaran maupun pihak yang lalai hingga menyebabkan terjadinya Karhutla.

“Setiap titik api harus diketahui siapa yang bertanggung jawab. Selain merugikan dari sisi kesehatan dan pendidikan anak-anak sekolah, Karhutla juga menyebabkan sejumlah aktivitas ekonomi masyarakat terganggu,” ujarnya.

Puan meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab kebakaran dapat berkembang dan meluas.

“Bagaimana pencegahannya, dan seperti apa penanggulangan saat titik api pertama ditemukan. Karena Karhutla sering menjadi besar bukan karena tidak terdeteksi, tetapi karena terdapat jeda antara informasi, keputusan, dan tindakan,” tutup Puan.

(Red)