UNRAS Lpi Desak lnspektorat dan DPMD Proses Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa Sampai Jadi Produk Hukum.

 

SUKABUMI|SUARANA- Ketua umum Laskar Pasundan Indonesia (LPI), Rohmat Hidayat mengatakan kepada awak media, pihaknya melakukan Aksi unjuk rasa (UNRAS) pada 27/07/2023 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi, yang mana dengan maksud tujuan meminta DPMD dan Inspektorat agar memeriksa dan memproses dugaan penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh beberapa Desa terkait pendampingan hukum.

Pihaknya menyoroti serius hal tersebut yang mana bersebrangan dengan regulasi dan sistem penerapan yang ada, karena jelas jika merujuk pada Aturan Barang dan jasa (Barjas) saja, seharusnya bekerja dulu barulah mendapatkan bayaran dan jelas pula di aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kementrian Desa (Kemendes) dengan Peraturan Menteri Desa (Permendes), bahwa secara regulasi hal tersebut di peruntukan untuk bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan,jelas Rohmat.

Maka dengan hal tersebut, pihak Lpi dengan tegas meminta Rekomendasi dari DPMD terkait agar segera dilakukan pemeriksaan yang mendalam dan tidak hanya mengedepankan aspek penyelematan keuangan negara saja, melaikan harus juga menguji aspek perilaku atau kegiatan yang diduga tidak telah terjadi penyalah gunaan anggaran secara delik pidana agar mampu menjadi epek jera demi terciptanya pemerintahan yang bersih serta tidak terjadi lagi hal seperti ini di kemudian hari.

Lpi pun menyinggung terkait aspek pelayanan publik dari Kepala Dinas DPMD serta tata cara penyampaian hal hal yang berkaita "mulai dari tentang regulasi sampai dengan cara bicara kekauan pun di pertontonkan kepala Dinas serta penanganan lamban karena surat Rekomendasi saja baru di buat tadi setelah ada AKSI maka dari itu amat sangat tergambar ketidak layakan seorang pemimpin disini " Cetus Lpi.

Dengan segala hal yang terjadi pada Aksi tadi, Lpi meminta kepada Bupati Sukabumi agar merevisi bahkan merotasi Kepala Dinas DPMD yang di anggap oleh Lpi jauh dari kata layak untuk menjadi seorang sosok Pejabat Publik, yang sudah paham menjadi Pelayan publik bukan merasa menjadi raja dan melupakan aspek pelayanan terhadap masyarakat, Lpi juga mengancam akan aksi kembali di kantor Bupati dengan Materi minta ganti kadis serta meminta proses pemeriksaan yang dilakukan pihak Inspektorat agar di Kawal semua pihak, pungkasnya.

           Reporter: Kusnadi

                Editor: Rin**