.png){kind=small}
Suarana.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 akan terus mendanai beberapa inisiatif pembangunan, termasuk belanja infrastruktur, pemilu, dan bantuan sosial (bansos), hingga akhir tahun 2023.
Ini menandai pergeseran fokus pemerintah menuju perencanaan jangka panjang, memastikan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan dan dicapai dalam jangka panjang. Dengan berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur, pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, sementara inisiatif bantuan sosial bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Selain itu, pengeluaran pemilu akan memungkinkan pemerintah untuk memastikan transisi kekuasaan yang lancar, sementara juga mempromosikan akuntabilitas dan transparansi. Upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi negara secara keseluruhan, memberikan landasan bagi masa depan yang lebih cerah.
“Pemerintah akan tetap mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk melindungi kesejahteraan rakyat Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta dikutip dari Antara, Selasa (1/8/2023).
Belanja negara pada 2023 diperkirakan mencapai Rp 1.255,7 triliun, yang merupakan 41,0 persen dari pagu APBN. Belanja ini dimaksudkan untuk mendukung berbagai agenda pembangunan dan menjaga stabilitas makroekonomi.
Realisasi tersebut dimanfaatkan untuk belanja yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, antara lain melalui Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), Kartu Prakerja, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan benih, subsidi, dan kompensasi energi.
Selain itu, belanja pemerintah terkait agenda prioritas nasional lainnya juga akan terus disalurkan, terutama kaitannya dengan penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, dukungan persiapan pelaksanaan pemilu, pembangunan IKN, serta percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas.
“Penyaluran subsidi energi juga akan tetap dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan APBN akan terus responsif dan adaptif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian,” ujarnya.
Kinerja APBN yang tetap solid hingga semester I 2023 juga terefleksikan pada surplus pada keseimbangan primer sebesar Rp 368,2 triliun dan surplus anggaran fiskal sebesar Rp 152,3 triliun, setara dengan 0,71 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Meski termoderasi di tengah normalisasi harga komoditas, pendapatan negara tetap tumbuh positif sebesar 5,4 persen, sehingga realisasi mencapai Rp 1.409,7 triliun atau 57 persen dari target APBN.
“Di tengah tren pelambatan ekonomi global serta dinamika geopolitik yang masih diselimuti ketidakpastian, APBN 2023 tetap berupaya keras dalam mendukung berbagai upaya pemulihan ekonomi dan pelaksanaan agenda prioritas nasional,” jelasnya. (*)
Sumber: Berbagai Sumber
