Revitalisasi SDN 16 Tanjung Raya Gunakan DAK 2024 Abaikan Keselamatan, Keamanan dan Kesehatan Kerja

MESUJI | Suarana.com - Pengerjaan proyek dana alokasi khusus (DAK) 2024 yang melekat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung sudah mulai dikerjakan, Salah satunya di SDN 16 Tanjung Raya.

Namun, pekerja proyek di sekolah disinyalir mengabaikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Pelaksanaan pekerjaan fisik kegiatan tidak hanya mengutamakan ketepatan waktu dan mutu, namun juga harus menerapkan prinsip Keselamatan, Keamanan dan Kesehatan Kesehatan Kerja (K3)

Pekerja proyek revitalisasi ruang kelas sekolah sedang/berat dan penambahan ruang kelas di SDN 16 Tanjung Raya, di duga menyalahi aturan dengan tidak menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), sebab pekerja abaikan Keselamatan dan Kesehatan diri. Sabtu 03/8/2024

Yang mana sudah menjadi tanggung jawab moral terhadap keselamatan para pekerja konstruksi adalah bagian tanggung jawab dari penyedia jasa maupun pemberi kerja. Baik proyek dengan nilai besar maupun kecil seharusnya memenuhi peraturan K3.

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) memiliki beberapa dasar hukum pelaksanaan. Diantaranya ialah Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Permenaker No 5 Tahun 1996.

Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta Permenaker No 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja (P2K3).

Salah satu pekerja saat di tanya mengapa tidak gunakan alat keselamatan seperti helem, rompi dan sepatu menjawab waduh mas saya sudah biasa kerja seperti ini tidak perlu pakai helem, rompi dan sepatu risih mas jika kerja seperti itu," jelasnya

Belakangan diketahui, proyek pembangunan Revitalisasi sedang/berat ruang kelas sekolah SDN 16 Tanjung Raya dikerjakan oleh :

CV. ABINAYA PRIMA MAKMUR

Jangka waktu pelaksanaan : 180 Hari

Nilai Pekerjaan : 1.901.142.000,-

Sumber dana : APBD (DAK) 2024

Sampai berita ini diterbitkan pihak CV. ABINAYA PRIMA MAKMUR belum bisa diminta keterangan terkait para pekerja abaikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)