Kontroversi Aksi Demo PT. IGP: Kepentingan Warga atau Ambisi Oknum?

Hilman tamimi Direktur LBH CAKRA INDONESIA

KARAWANG | Suarana.com - Aksi unjuk rasa warga Desa Parung Mulya di depan PT. IGP baru-baru ini menuai berbagai tanggapan. Direktur LBH CAKRA INDONESIA Hilman tamimi menyatakan bahwa aksi tersebut tidak sepenuhnya mewakili kepentingan warga desa, melainkan diduga didorong oleh kepentingan pihak-pihak tertentu, termasuk para tokoh masyarakat setempat.

Ia menyebutkan bahwa di balik gerakan tersebut, ada dugaan keterlibatan "pemain limbah" yang telah lama berkiprah dalam bisnis limbah dan memiliki pengaruh besar di wilayah tersebut.

Hilman mengimbau agar warga tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang bersifat kedaerahan atau bahkan berpotensi memecah belah. Menurutnya, PT. IGP yang berlokasi di Kawasan Industri Mitra (KIM), Desa Parung Mulya, telah memberikan kontribusi rutin kepada masyarakat melalui mitra pengelola limbah, PT. Mulya Jaya. Kontribusi ini merupakan bentuk dukungan perusahaan terhadap kemajuan desa, melalui pemerintah Desa Parung Mulya.

"Jika hari ini masyarakat mendemo PT. IGP, saya rasa ini salah arah," jelas Hilman 06/11/2024.

Ia menambahkan bahwa hal yang lebih tepat adalah warga menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan melalui perangkat desa, termasuk BPD dan LPM, di forum seperti Musrenbangdes. Ia menyarankan warga untuk proaktif mempertanyakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Parung Mulya yang bertanggung jawab atas program-program ekonomi lokal, UMKM, dan pengelolaan limbah. BUMDes, menurutnya, juga berperan dalam penyaluran kontribusi dan CSR dari perusahaan.

Hal lain yang disoroti adalah penggunaan kop surat resmi BPD dan LPM oleh para penggerak aksi dalam pemberitahuan demo tersebut, yang turut diketahui Kepala Desa. Tokoh Parung Mulya ini mempertanyakan etika dan legalitas langkah tersebut, karena menurutnya tindakan itu melanggar peraturan pemerintahan desa yang seharusnya berfungsi menjaga stabilitas, terutama di wilayah industri sebagai objek vital nasional. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan segera melaporkan hal ini kepada Bupati Karawang, dinas terkait, dan kementerian terkait.

Ia menekankan bahwa menjaga kondusivitas dan stabilitas di kawasan industri harus menjadi prioritas bagi pemerintahan desa.

"Seharusnya mereka bersama-sama menjaga keamanan objek vital nasional ini, bukan justru menjadi dalang mobilisasi massa," pungkasnya.