Program Barak Dedi Mulyadi Disentil Gubernur Jateng: Anak Bukan Tahanan!

JAKARTA | Suarana.com – Gubernur Jawa Tengah, Komjen (Purn) Ahmad Luthfi, memberikan tanggapan tajam terhadap program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang berencana mengirim siswa “nakal” ke barak militer.

Saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (30/4/2025), Luthfi menegaskan bahwa penanganan terhadap siswa bermasalah sudah memiliki jalur hukum yang jelas, tanpa perlu membuat pendekatan baru yang ekstrem.

“Kalau anak di bawah umur, ya kembalikan ke orang tuanya. Kalau sudah dewasa dan melanggar hukum, ya kita proses pidana. Aturannya sudah ada, ngapain harus ngarang-ngarang,” ujar Luthfi.

Menurutnya, sistem pendidikan dan hukum di Indonesia memiliki mekanisme tersendiri untuk menangani anak-anak yang bermasalah. Ia menilai bahwa guru, sekolah, hingga orang tua masih punya peran penting, tanpa harus melibatkan barak militer.

Pernyataan ini muncul setelah Dedi Mulyadi mengumumkan program pembinaan karakter bagi siswa bermasalah, yang akan dilakukan di barak militer mulai 2 Mei 2025. Rencananya, TNI akan menyiapkan 30 hingga 40 barak sebagai tempat pembinaan, khusus bagi siswa yang kerap terlibat tawuran, mabuk, atau kecanduan game online seperti Mobile Legends.

“Tidak perlu diterapkan serentak. Kita mulai dari daerah yang paling siap dan rawan terlebih dahulu,” jelas Dedi dalam konferensi pers sebelumnya.

Peserta program ini akan dipilih berdasarkan rekomendasi sekolah dan persetujuan orang tua. Mereka akan tinggal selama enam bulan di barak dan tidak mengikuti sekolah formal.

Menanggapi hal itu, Luthfi menekankan kembali bahwa pendekatan semacam itu tidak akan diterapkan di Jawa Tengah. “Kalau masih di bawah umur, kita punya kewenangan. Kalau di sekolah, guru dan orang tua itu masih jadi kunci utama pembinaan,” pungkasnya.