Program Penanganan Abrasi Cuma Wacana, LBH CAKRA Soroti Kinerja Pemkab

KARAWANG | Suarana.com – Direktur Eksekutif LBH CAKRA Indonesia, Dadi Mulyadi, SH, melayangkan kritik tajam terhadap Pemerintah Kabupaten Karawang yang dinilai belum menunjukkan keseriusan dalam menangani dampak abrasi di wilayah pesisir.

Menurut Dadi, abrasi adalah fenomena alam yang bersifat berulang dan seharusnya menjadi fokus penanganan jangka panjang, bukan sekadar respons insidental ketika bencana terjadi.

“Manusia memang sering kerepotan dalam menangani bencana alam. Tapi bukan berarti harus menyerah. Dibutuhkan keseriusan dari berbagai pihak untuk meminimalkan kerugian. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri dan hanya sporadis. Semua stakeholder harus duduk bersama mencari solusi jangka panjang,” ujar Dadi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/06/2025).

Dadi menyoroti bahwa warga pesisir, terutama nelayan, sejatinya sudah mampu memprediksi datangnya abrasi berdasarkan pengalaman mereka. Namun, keterbatasan sumber daya membuat mereka tak mampu bertahan tanpa dukungan nyata dari pemerintah.

“Mereka hanya punya semangat bertahan hidup dan kemampuan seadanya. Di sinilah pentingnya kehadiran pemerintah sebagai tempat rakyat mengadu dan berharap,” tambahnya.

LBH CAKRA juga mencatat bahwa hingga saat ini belum terlihat adanya program penanganan abrasi yang permanen dan terencana dari pemerintah daerah. Selama ini, langkah yang dilakukan hanya sebatas bantuan darurat ketika bencana terjadi.

“Pemkab Karawang perlu memperbaiki mentalitas, arah program, dan kultur kerjanya. Jangan hanya bertindak saat viral atau saat panik karena sorotan publik,” tegas Dadi.

Ia menyebut berbagai program seperti pembangunan pemecah ombak, reboisasi mangrove, tanggul pantai, maupun relokasi warga, kerap kali hanya berhenti di wacana atau dikerjakan setengah hati.

LBH CAKRA juga menyoroti pemanfaatan dana CSR dari PT Jawa Satu Power yang dialokasikan untuk pembangunan jalan paving block di kawasan Tuparev. Dadi menilai hal ini mencerminkan ketimpangan kebijakan pembangunan di Karawang.

“Secara formal mungkin tak ada yang dilanggar, tetapi secara moral, ini menunjukkan ketidakadilan. Warga pesisir yang terdampak langsung oleh abrasi justru diabaikan,” kata Dadi.

Ia menekankan bahwa masyarakat pesisir merupakan bagian penting dari Karawang yang juga berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Oleh karena itu, mereka seharusnya mendapatkan perhatian lebih.

“Dari tanah dan laut merekalah Pemkab memperoleh banyak pendapatan. Maka sudah sewajarnya mereka mendapat perlindungan dan peningkatan kualitas hidup yang lebih baik,” pungkasnya.