HMI Kritik Pembuatan Videotron, Pemborosan Anggaran di Tengah Derita Masyarakat

KARAWANG | Suarana.com - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Karawang melayangkan kritik keras terhadap kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karawang yang dinilai tidak selaras dengan kebutuhan prioritas masyarakat. Hal ini merespons pembangunan videotron oleh Diskominfo yang memakan anggaran hingga Rp1,8 miliar, di tengah berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat Karawang.

Menurut HMI, pembangunan videotron tersebut dinilai tidak mendesak dan tidak mencerminkan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karawang tahun 2025. HMI menyebut bahwa anggaran tersebut seharusnya lebih difokuskan pada sektor-sektor esensial seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pengembangan ekonomi masyarakat.

"Kami melihat bahwa Diskominfo telah gagal mengejawantahkan visi besar Bupati Karawang tentang ‘Karawang Maju’. Alih-alih mendukung peningkatan kualitas SDM atau layanan publik, proyek videotron ini justru terkesan mubazir dan tidak menyentuh kebutuhan riil rakyat," ujar perwakilan HMI Cabang Karawang dalam keterangannya.

HMI juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Efisiensi bukan sekadar mengurangi pengeluaran, tetapi lebih kepada mengalokasikan anggaran secara efektif, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

"APBD seharusnya diarahkan untuk program-program yang memiliki kebermanfaatan langsung bagi masyarakat. Ketika masih banyak jalan rusak, fasilitas kesehatan terbatas, dan angka pengangguran tinggi, maka pembangunan videotron sebesar Rp1,8 miliar jelas bentuk pemborosan," tambahnya.

Dalam pernyataannya, HMI Cabang Karawang mendesak Diskominfo untuk bertanggung jawab penuh atas penggunaan anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran tersebut. Mereka juga meminta Pemerintah Kabupaten Karawang untuk segera melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap seluruh dinas, agar tidak terjadi pengalokasian anggaran yang keliru di masa mendatang.

"Kami meminta pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam merencanakan dan mengeksekusi anggaran. Jangan sampai eksistensi kelembagaan lebih diutamakan daripada esensi kebermanfaatan bagi masyarakat," tegasnya.

HMI berharap agar arah pembangunan di Karawang benar-benar mencerminkan semangat mewujudkan masyarakat adil dan makmur (masyarakat madani) yang diridai Allah SWT. Mereka juga menyatakan akan terus mengawal penggunaan anggaran publik agar benar-benar berdampak pada kehidupan rakyat.