Ucapan Dedi Mulyadi Tuai Kecaman, Wartawan Jabar Bersatu Lakukan Boikot

KARAWANG | Suarana.com - Pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menyarankan para pejabat publik untuk menyampaikan informasi hanya lewat media sosial tanpa melibatkan media massa, menimbulkan gelombang protes keras dari kalangan jurnalis, khususnya di Karawang. Dalam forum diskusi yang digelar pada Senin, 7 Juli 2025, puluhan insan pers menyatakan sikap: boikot total terhadap seluruh aktivitas dan pemberitaan tentang sang gubernur.

Ucapan Dedi Mulyadi dinilai mencederai profesi jurnalis dan merendahkan eksistensi media massa sebagai pilar keempat demokrasi. “Jika media dianggap tidak penting, kami juga tidak punya kewajiban untuk mengangkat nama Dedi Mulyadi dalam pemberitaan kami,” ujar Mr. KiM, CEO Lintaskarawang.com, yang juga dikenal sebagai tokoh pers senior dan aktivis demokrasi di Karawang.

Boikot ini bukan sekadar reaksi emosional sesaat. Dalam diskusi yang dihadiri para pemimpin redaksi, wartawan senior, hingga pengurus organisasi pers, disepakati satu langkah konkrit: penandatanganan deklarasi boikot terhadap Gubernur Jabar. Dokumen tersebut menegaskan bahwa media peserta tidak akan memuat berita, program, atau kegiatan apapun yang berkaitan dengan Dedi Mulyadi, kecuali ia mencabut ucapannya dan meminta maaf secara terbuka kepada komunitas pers.

Isi deklarasi tersebut berbunyi tegas:

“Kami tidak akan menayangkan, mempublikasikan, atau menyebarluaskan aktivitas apapun yang melibatkan Dedi Mulyadi. Boikot ini akan terus berlaku hingga permintaan maaf resmi disampaikan kepada pers.”

Romo, salah satu jurnalis senior yang turut hadir dalam forum itu menambahkan, “Ini bukan hanya tentang media. Ini tentang konstitusi. Pers dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Kalau kami diabaikan, bagaimana dengan pengawasan publik lainnya?”

Aksi ini diprediksi akan menginspirasi gerakan serupa di berbagai daerah lain. Beberapa organisasi wartawan di wilayah Jawa Barat bahkan mulai menyuarakan solidaritas dan menyatakan dukungan terhadap langkah boikot tersebut.

Gelombang kritik terhadap Dedi Mulyadi terus meluas, menandakan bahwa kemerdekaan pers tak bisa diremehkan begitu saja. Media bukanlah musuh pemerintah — justru sebaliknya, ia adalah jembatan antara rakyat dan kekuasaan. Jika pejabat publik menyingkirkan peran pers, patut dipertanyakan: apa yang sebenarnya sedang mereka sembunyikan?