Belanja Daerah Karawang Rendah, KAMPARA Bongkar Tiga Penyebab Utama

KARAWANG | Suarana.com - KAMPARA Institute menyoroti rendahnya serapan anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2025. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan realisasi belanja yang jauh di bawah target, sehingga penggunaan anggaran tidak berjalan optimal.

Dalam keterangan resminya, KAMPARA Institute menegaskan bahwa indikator rendahnya serapan anggaran terlihat dari realisasi yang tidak sebanding dengan alokasi tahunan, tertundanya program serta kegiatan, hingga menumpuknya belanja pada akhir tahun atau end-year rush.

“Undang-Undang Keuangan Negara menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan tertib administrasi. Jika serapan anggaran rendah, maka itu pertanda pelaksanaan anggaran tidak berjalan optimal,” tegasnya 20/11/2025.

KAMPARA Institute menjelaskan bahwa anggaran publik memiliki fungsi strategis sebagai alat perencanaan, pengendalian, kebijakan publik, serta alokasi sumber daya. Bila serapan rendah, seluruh fungsi tersebut tidak tercapai, terutama dalam pelaksanaan dan alokasi, sehingga menghambat peran pemerintah sebagai fasilitator kebutuhan masyarakat.

Tiga Penyebab Utama Serapan Rendah

KAMPARA Institute mengidentifikasi sedikitnya tiga faktor utama yang harus menjadi perhatian serius Bupati Karawang:

Perencanaan tidak realistis, seperti target kegiatan yang terlalu tinggi atau tidak berbasis kebutuhan riil.

Proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang lambat, termasuk tender tertunda, gagal tender, serta dokumen PBJ yang tidak siap.

Kepemimpinan dan manajemen OPD yang lemah, ditandai minimnya kontrol, monitoring dan evaluasi yang tidak efektif, serta absennya sistem reward and punishment dari kepala daerah.

Menurut analisis KAMPARA Institute, rendahnya serapan anggaran bukan persoalan sederhana. Kondisi tersebut dapat menyebabkan program pembangunan tertunda atau bahkan tidak terlaksana, pelayanan publik menurun, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merosot.

Selain itu, terdapat risiko pengembalian dana transfer ke pemerintah pusat. Penumpukan belanja di akhir tahun juga berpotensi menimbulkan pengerjaan proyek yang terburu-buru sehingga berdampak pada kualitas dan membuka celah penyimpangan anggaran.

Serapan anggaran rendah pada triwulan I–III dan baru meningkat drastis pada triwulan IV mengindikasikan end-year rush.

Perencanaan tidak realistis, proses PBJ lambat, kapasitas SDM terbatas, serta birokrasi panjang masih menjadi kendala utama.

Lemahnya kepemimpinan serta monitoring yang tidak konsisten memperparah kondisi.

Program pembangunan tertunda, pelayanan publik menurun, kepercayaan masyarakat merosot, dan risiko pengembalian dana ke pusat meningkat.

“Kami mendesak Bupati Karawang untuk segera menyusun perencanaan dan penjadwalan anggaran yang lebih realistis,” tandasnya.

“Renja dan RKA harus disusun berbasis data kebutuhan riil, dengan target output dan outcome yang benar-benar terukur,” kata Presiden KAMPARA Beno Karyono.

Ia melanjutkan, “Proses tender perlu dipercepat, potensi gagal tender harus diminimalkan, dan penyedia lokal yang kompeten wajib dilibatkan.”

“Pemantauan triwulanan juga harus diperkuat, termasuk pemberian peringatan dini bagi kegiatan yang tertunda serta penerapan sistem reward and punishment,” ujarnya.

“Dan yang tidak kalah penting, Bupati harus mengevaluasi Kepala OPD serta kepala bidang yang serapan anggarannya rendah,” tegasnya.(red)

Via Berita Daerah