Kades Wadas Sindir Kades Purwadana: “Bukan Membela Warga, Tapi Membela yang Berduit!”

KARAWANG | Suarana.com – Polemik antara dua kepala desa di Kecamatan Telukjambe Timur semakin memanas setelah pernyataan Kades Wadas, Jujun, viral di sebuah tayangan YouTube bertajuk “Sindiran Pedas Kades Jujun pada Kades Purwadana: Dia Membela yang Berduit!”.

Dalam video tersebut, Jujun melontarkan kritik terbuka terhadap Kades Purwadana terkait dinamika di lapangan mengenai penataan aliran sungai dan persoalan yang melibatkan salah satu perusahaan.

Jujun menegaskan bahwa sebagian pihak bukan sedang membela masyarakat, melainkan lebih condong membela kepentingan pemilik modal.

“Intinya mereka itu bukan membela masyarakat, membela yang berduit, pengin mengamankan salah satu perusahaan. Itu garis besarnya,” ujar Jujun mengutip dari Chanel Youtube AME  19/11/2025.

Menurutnya, ketika sebuah wilayah sedang berbenah, pasti muncul berbagai pihak yang ia sebut sebagai “tikus, biawak, dan ular” yang mencoba menghambat.

“Saya berbicara berdasarkan fakta dan data. Saya pelajari aliran sungai, data PJT II, termasuk keluhan masyarakat. Banyak warga Purwadana yang lapor ke saya,” kata Jujun.

Menanggapi tuduhan bahwa dirinya melangkahi wewenang desa lain, Jujun membantah. Ia menyatakan bahwa dirinya hanya menjalankan arahan pimpinan.

“Saya digaji negara. Yang memerintahkan itu pimpinan. Apalagi kalau gubernur sudah keluarkan kebijakan, sebagai bawahan saya harus manut,” jelasnya.

Jujun juga mengaku rutin menyampaikan undangan, informasi, dan rapat resmi dari pemerintah provinsi maupun dinas terkait ke grup kepala desa dan Muspika.

“Saya selalu sampaikan ke grup supaya semua pimpinan tahu. Ini bukan pekerjaan sehari dua hari,” ucapnya.

Fenomena dua kades yang viral satu disanjung, satu dicaci muncul karena masyarakat hanya melihat hasil potongan video, bukan konteks penuh.

Dalam logika publik, kades yang vokal dianggap membela rakyat, sementara kades yang tidak tampil di publik dianggap tidak hadir untuk warganya.

Secara tupoksi, kepala desa tidak memiliki wewenang untuk menilai, mengevaluasi, atau menghakimi pemerintahan desa lain. Tugas itu berada pada camat, inspektorat, dan pemerintah daerah.

Namun, kenyataan di lapangan kerap berbeda ketika persoalan teknis menyangkut lintas wilayah dan masyarakat bergerak mencari figur yang dianggap responsif.

Benturan pernyataan antara Kades Wadas dan Kades Purwadana kini menjadi konsumsi publik dan terus mengundang reaksi beragam. Sementara itu, masyarakat menanti penyelesaian yang lebih substantif, bukan sekadar perang narasi antar-kepala desa.(red)