Aceh Terisolasi, Pemerintah Dinilai Lamban, JARA Desak Bantuan Internasional Dibuka

ACEH | Suarana.com  – Jaringan Aspirasi Rakyat Aceh (JARA) mendesak pemerintah pusat agar segera membuka dan mempermudah jalur resmi bantuan internasional untuk mempercepat penanganan darurat bencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.

Desakan tersebut disampaikan menyusul semakin memburuknya kondisi di lapangan akibat keterbatasan logistik serta sulitnya akses transportasi menuju daerah terdampak bencana.

Juru Bicara JARA, Rizki Maulizar, menegaskan bahwa percepatan birokrasi menjadi langkah krusial agar bantuan dari luar negeri, baik berupa logistik maupun dukungan operasional, dapat segera diterima oleh masyarakat yang masih terisolasi.

“Percepatan perizinan sangat penting. Bantuan internasional harus bisa segera masuk agar kebutuhan dasar warga terdampak dapat terpenuhi,” ujar Rizki, kepada Redaksi Suarana.com 16/12/2025.

Menurutnya, kondisi banjir di Aceh saat ini sudah berada pada tingkat yang tidak lagi bisa disebut sebagai bencana biasa. Data dan fakta di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kerusakan kali ini bahkan lebih merata dibandingkan bencana tsunami yang melanda Aceh dan Sri Lanka pada tahun 2006 silam.

“Berbagai sektor pelayanan dasar lumpuh. Ribuan keluarga masih terisolasi, jalan nasional terputus, dan sejumlah infrastruktur vital dilaporkan hancur,” ungkapnya.

Situasi tersebut semakin diperparah dengan tertundanya distribusi bantuan akibat rusaknya akses penghubung, belum pulihnya jaringan telekomunikasi, serta terbatasnya pasokan listrik di sejumlah wilayah terdampak.

Melihat urgensi kondisi tersebut, JARA menegaskan perlunya dukungan penuh dari pemerintah pusat, khususnya dalam bentuk percepatan izin masuk bantuan internasional, termasuk pesawat pengangkut logistik dan kehadiran lembaga kemanusiaan global.

“Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa angkutan udara internasional sangat efektif dalam mempercepat distribusi logistik ke wilayah-wilayah terisolasi,” jelas Rizki.

Ia juga berharap proses administrasi di bandara, pelabuhan, dan titik masuk lainnya dapat disederhanakan tanpa mengabaikan standar keselamatan, sehingga respons kemanusiaan dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan tepat sasaran.

“Kami berharap pemerintah pusat dapat segera mengambil langkah konkret demi menyelamatkan masyarakat Aceh,” pungkasnya. (**)