Prabowo Tegaskan Solidaritas Nasional dan Perang Melawan Korupsi dalam Pengarahan Kepala Daerah se-Papua

JAKARTA | Suarana.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025). Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya solidaritas nasional di tengah berbagai musibah yang melanda sejumlah daerah, seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Presiden Prabowo mengingatkan bahwa meskipun bangsa tengah menghadapi cobaan dan bencana, proses pembangunan serta transformasi nasional tidak boleh terhenti.

“Di tengah cobaan, di tengah rintangan, di tengah hambatan, kita harus lebih keras lagi bekerja, lebih kuat usaha kita untuk meneruskan proses transformasi bangsa kita,” tegas Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa transformasi Indonesia harus berjalan merata di seluruh wilayah tanpa terkecuali. Menurutnya, penghapusan kemiskinan dan ketertinggalan merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya Indonesia sebagai negara modern dan maju.

“Kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa masih ada rakyat kita yang hidup dalam keadaan kesulitan, kekurangan, apalagi kelaparan,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyoroti posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut harus diimbangi dengan tata kelola pemerintahan yang baik serta pemerataan hasil pembangunan agar benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat.

Presiden Prabowo mengajak seluruh unsur pimpinan, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk Komite Percepatan Pembangunan Papua, untuk mengelola kekayaan negara secara arif, jujur, dan bertanggung jawab.

Selain itu, Presiden menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam melakukan pembenahan internal, terutama dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

“Korupsi, penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan, mencari keuntungan pribadi atau kelompok dari kekayaan negara, hingga membiarkan kekayaan negara dicuri dan diselundupkan, pada akhirnya akan memperberat kehidupan rakyat kita semua,” tegasnya.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap pejabat yang tidak menjalankan amanah dengan baik. Ia mengingatkan bahwa jabatan publik merupakan bentuk pengabdian kepada negara dan rakyat.

“Siapa yang tidak bisa setia menjalankan tugas rakyat, kita persilakan untuk berhenti dari jabatan-jabatan pengabdian kepada negara dan rakyat,” pungkas Presiden.(Rizki)