Briefing April, Bupati Aep Dorong Percepatan Program dan Transformasi Digital ASN Karawang

KARAWANG | Suarana.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menggelar rapat staff briefing bulan April secara hybrid pada Senin (6/4/2026). Rapat tersebut menitikberatkan pada percepatan program kerja, efisiensi anggaran, serta transformasi budaya kerja digital bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan program pemerintah daerah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat segera mengakselerasi pelaksanaan program pada Triwulan II guna menghindari penumpukan pekerjaan di akhir tahun anggaran.

“Kerja harus benar dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Samakan persepsi, jangan jadikan tugas sebagai beban. Tahun 2027 akan penuh dinamika, sehingga setiap kebijakan harus disiapkan dengan Plan A dan Plan B,” ujar Aep.

Dalam arahannya, Bupati juga menekankan pentingnya efisiensi operasional di lingkungan Pemkab Karawang, termasuk penghematan energi serta optimalisasi penggunaan fasilitas pemerintah.

Ia menyebutkan, seluruh kendaraan dinas wajib disimpan di kantor masing-masing setelah jam kerja dan tidak diperkenankan menggunakan pelat nomor hitam.

“Lakukan penghematan listrik, air, dan BBM. Ruang rapat harus dimaksimalkan sebagai ruang kerja agar lebih efektif dan efisien,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Karawang, Asep Aang Rahmatullah, menyampaikan bahwa kebijakan Work From Home (WFH) akan diberlakukan selama dua bulan ke depan. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari implementasi transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sekaligus mendukung efisiensi kinerja birokrasi.

Di sektor kesejahteraan sosial, Bupati menginstruksikan Dinas Sosial serta Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi untuk berkolaborasi dalam penanganan masyarakat pada kategori desil I, II, dan III. Targetnya, minimal satu anggota keluarga dari kelompok tersebut memiliki akses terhadap pekerjaan.

Selain itu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) diminta tetap fokus pada upaya penurunan angka stunting dengan basis data yang akurat, valid, dan terdokumentasi dengan baik.

Rapat tersebut diikuti oleh Wakil Bupati Karawang Maslani, Sekretaris Daerah, para Asisten Daerah, Staf Ahli, serta seluruh kepala SKPD dan camat se-Kabupaten Karawang, baik secara langsung maupun melalui daring.

Melalui penekanan pada efisiensi, digitalisasi, dan peningkatan pelayanan publik, Pemkab Karawang menargetkan kinerja birokrasi yang lebih adaptif dan responsif dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.



(rizki)