Bupati Aep Tekankan WFH Selektif dan Hemat BBM, ASN Karawang Diminta Ubah Pola Kerja

KARAWANG | Suarana.com - Bupati Karawang, Jawa Barat, Aep Syaepuloh mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang untuk mematuhi kebijakan Work From Home (WFH) secara selektif serta melakukan efisiensi dalam penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Tantangan zaman menuntut seluruh ASN untuk mengubah cara kerja. Suka tidak suka, kita harus bekerja bersama-sama,” ujar Aep di Karawang, Senin.

Menurutnya, perubahan pola kerja harus dimulai dari sikap dan komitmen bersama. Hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten diyakini akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan pelayanan publik.

Sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran sekaligus pelestarian lingkungan, Pemkab Karawang telah resmi memberlakukan kebijakan WFH secara selektif, serta penghematan penggunaan BBM di lingkungan pemerintahan.

Aep menegaskan, para pimpinan daerah telah memberikan contoh dalam penerapan kebijakan tersebut. Dalam beberapa hari terakhir, ia menggunakan mobil listrik untuk berangkat ke kantor.

Sementara itu, Wakil Bupati Karawang Maslani memilih menggunakan transportasi umum berupa kereta dari rumah menuju kantor. Sedangkan Sekretaris Daerah Karawang Barat, Aang Rahmatullah, menggunakan sepeda motor.

Bupati juga mengimbau ASN untuk memanfaatkan sepeda sebagai sarana transportasi, terutama bagi yang memiliki jarak rumah dan kantor yang memungkinkan.

“Upaya ini adalah ikhtiar kita bersama. Pasti akan ada pro dan kontra, tetapi yang terpenting adalah komitmen ASN Pemkab Karawang untuk berubah demi kebaikan daerah,” katanya.

Ia juga menekankan agar seluruh pekerjaan yang berdampak langsung kepada masyarakat dapat segera dieksekusi, mengingat saat ini telah memasuki triwulan II.

“Zaman sudah berbeda. Saya minta pekerjaan yang berdampak langsung pada masyarakat segera dilaksanakan,” tegasnya.

Selain efisiensi operasional, Pemkab Karawang juga memperketat struktur belanja daerah. Pemkab berkomitmen menjaga agar belanja pegawai tidak melebihi 30 persen, sehingga anggaran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.